Indeks Revisi Uu Ormas

PPP Usul RUU Larangan Minum Alkohol hingga UU Ormas Masuk Prolegnas
Politik
Senin, 2 Des 2019

PPP Usul RUU Larangan Minum Alkohol hingga UU Ormas Masuk Prolegnas

5 RUU yang diusulkan masuk prolegnas adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol, Wisata Halal, Ekonomi Syariah, Perlindungan Anak Yatim dan Anak Terlantar, serta revisi UU Ormas.
DPR: Kekhawatiran Atas UU Ormas Hanya Berdasar Asumsi
Hukum
Selasa, 6 Mar 2018

DPR: Kekhawatiran Atas UU Ormas Hanya Berdasar Asumsi

Menurut DPR kekhawatiran kalau UU Ormas akan merusak due process of law hanya berdasar asumsi belaka.
GNPF Menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi
Hukum
Senin, 15 Jan 2018

GNPF Menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi

Munarman menyatakan alasan pihaknya melakukan gugatan karena menilai adanya potensi kerugian yang dirasakan pemohon.
Mendagri Tunggu Inisiatif DPR untuk Revisi UU Ormas
Hukum
Rabu, 22 Nov 2017

Mendagri Tunggu Inisiatif DPR untuk Revisi UU Ormas

Mendagri mengatakan, draf revisi dari pemerintah masih akan dibahas di kantor Menko Polhukam.
Fadli Zon Sebut Pimpinan DPR akan Kaji Usulan Revisi UU Ormas
Politik
Rabu, 1 Nov 2017

Fadli Zon Sebut Pimpinan DPR akan Kaji Usulan Revisi UU Ormas

Pemimpin DPR akan mengkaji dulu persoalan yang menyangkut keadilan, hukum, serta hak untuk berserikat dan berkumpul dalam UU Ormas itu.
Revisi UU Ormas: Fraksi Demokrat Usulkan Sejumlah Poin
Politik
Selasa, 31 Okt 2017

Revisi UU Ormas: Fraksi Demokrat Usulkan Sejumlah Poin

Beberapa poin yang diusulkan untuk revisi antara lain: soal cek dan balans, prinsip pemidanaan, serta paradigma pemerintah memandang ormas.
Mahfud MD: Uji Materi UU Ormas Tak Bisa Batalkan Pembubaran HTI
Hukum
Senin, 30 Okt 2017

Mahfud MD: Uji Materi UU Ormas Tak Bisa Batalkan Pembubaran HTI

Mahfud MD berpendapat uji materi UU Ormas hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak akan membatalkan pembubaran HTI.
Yusril Ihza Mahendra Nilai Masih Banyak Problematik di UU Ormas
Hukum
Senin, 30 Okt 2017

Yusril Ihza Mahendra Nilai Masih Banyak Problematik di UU Ormas

Catatan revisi UU Ormas yang paling utama menurut Yusril terdapat pada Pasal 59 ayat 4.
Yusril Nilai SBY Tidak Perlu Temui Jokowi Bahas Revisi UU Ormas
Politik
Senin, 30 Okt 2017

Yusril Nilai SBY Tidak Perlu Temui Jokowi Bahas Revisi UU Ormas

"Mestinya Partai Demokrat sendiri ajukan revisi karena kan inisiatif judicial untuk membuat undang-undang bisa dari DPR, bisa dari presiden," kata Yusril.
SBY akan Keluarkan Petisi Politik Jika Perppu Ormas Tak Direvisi
Politik
Kamis, 26 Okt 2017

SBY akan Keluarkan Petisi Politik Jika Perppu Ormas Tak Direvisi

"Kalau pemerintah ingkar janji, tiba-tiba pemerintah tidak melakukan revisi, maka dengan tegas dan terang saya sampaikan, Partai Demokrat akan mengeluarkan petisi politik," ujar SBY.
Ketua MUI Maruf Amin Setuju Perppu Ormas Dijadikan Undang-undang
Hukum
Kamis, 26 Okt 2017

Ketua MUI Maruf Amin Setuju Perppu Ormas Dijadikan Undang-undang

Maruf menyatakan, aturan UU Ormas itu tidak dibuat untuk memberangus pihak-pihak tertentu, tetapi hanya Ormas anti-Pancasila.
Presiden Jokowi Persilakan DPR Revisi UU Ormas
Politik
Kamis, 26 Okt 2017

Presiden Jokowi Persilakan DPR Revisi UU Ormas

Jokowi menuturkan, pemerintah terbuka jika sejumlah fraksi di DPR berinisiatif melakukan revisi terbatas terhadap UU Ormas.
Poin-poin UU Ormas yang Diusulkan Direvisi
Hukum
Rabu, 25 Okt 2017

Poin-poin UU Ormas yang Diusulkan Direvisi

Beberapa pasal yang diusulkan untuk direvisi adalah Pasal 59 ayat (3) huruf b, Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 82A.
PKB, PPP dan Demokrat Ingin UU Ormas Segera Direvisi
Hukum
Rabu, 25 Okt 2017

PKB, PPP dan Demokrat Ingin UU Ormas Segera Direvisi

PKB, PPP, dan Demokrat ingin UU Ormas segera direvisi sebagaimana catatan yang telah mereka sampaikan di Rapat Paripurna DPR.
Yusril Sebut Perppu Ormas sebagai Kemunduran Demokrasi
Politik
Rabu, 12 Juli 2017

Yusril Sebut Perppu Ormas sebagai Kemunduran Demokrasi

Yusril menilai Perppu Ormas yang diteken Presiden Jokowi tidak dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur oleh UUD 1945.
Cemaskan Intoleransi, Mendagri Setuju Revisi UU Ormas
Hukum
Kamis, 2 Feb 2017

Cemaskan Intoleransi, Mendagri Setuju Revisi UU Ormas

Mendagri setuju atas revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki salah satunya terkait syarat pembubaran ormas yang tidak sesuai dengan dasar negara.
Jaksa Agung Pastikan Pemerintah akan Revisi UU Ormas
Hukum
Selasa, 24 Jan 2017

Jaksa Agung Pastikan Pemerintah akan Revisi UU Ormas

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan pemerintah sedang mempersiapkan rencana revisi UU Ormas agar bisa membubarkan organisasi masyarakat yang melawan ideologi negara
Revisi UU Ormas Agar Mudah Bubarkan Ormas Anti Pancasila?
Hukum
Senin, 5 Des 2016

Revisi UU Ormas Agar Mudah Bubarkan Ormas Anti Pancasila?

Keinginan pemerintah membubarkan ormas yang tidak Pancasilais menjadi dilema. Di satu sisi, sebagai antisipasi terhadap ormas yang meresahkan dan membahayakan kesatuan NKRI. Namun, di sisi lain ada hak-hak berserikat yang harus ditaati pemerintah.
Tindak Ormas Anti-Pancasila, Pemerintah Revisi UU Ormas
Politik
Selasa, 29 Nov 2016

Tindak Ormas Anti-Pancasila, Pemerintah Revisi UU Ormas

Pemerintah berencana merevisi Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 Tahun 2013 untuk mengantisipasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan meresahkan masyarakat.