Indeks Revisi Uu Ormas
PPP Usul RUU Larangan Minum Alkohol hingga UU Ormas Masuk Prolegnas
5 RUU yang diusulkan masuk prolegnas adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol, Wisata Halal, Ekonomi Syariah, Perlindungan Anak Yatim dan Anak Terlantar, serta revisi UU Ormas.
DPR: Kekhawatiran Atas UU Ormas Hanya Berdasar Asumsi
Menurut DPR kekhawatiran kalau UU Ormas akan merusak due process of law hanya berdasar asumsi belaka.
GNPF Menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi
Munarman menyatakan alasan pihaknya melakukan gugatan karena menilai adanya potensi kerugian yang dirasakan pemohon.
Mendagri Tunggu Inisiatif DPR untuk Revisi UU Ormas
Mendagri mengatakan, draf revisi dari pemerintah masih akan dibahas di kantor Menko Polhukam.
Fadli Zon Sebut Pimpinan DPR akan Kaji Usulan Revisi UU Ormas
Pemimpin DPR akan mengkaji dulu persoalan yang menyangkut keadilan, hukum, serta hak untuk berserikat dan berkumpul dalam UU Ormas itu.
Revisi UU Ormas: Fraksi Demokrat Usulkan Sejumlah Poin
Beberapa poin yang diusulkan untuk revisi antara lain: soal cek dan balans, prinsip pemidanaan, serta paradigma pemerintah memandang ormas.
Mahfud MD: Uji Materi UU Ormas Tak Bisa Batalkan Pembubaran HTI
Mahfud MD berpendapat uji materi UU Ormas hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak akan membatalkan pembubaran HTI.
Yusril Ihza Mahendra Nilai Masih Banyak Problematik di UU Ormas
Catatan revisi UU Ormas yang paling utama menurut Yusril terdapat pada Pasal 59 ayat 4.
Yusril Nilai SBY Tidak Perlu Temui Jokowi Bahas Revisi UU Ormas
"Mestinya Partai Demokrat sendiri ajukan revisi karena kan inisiatif judicial untuk membuat undang-undang bisa dari DPR, bisa dari presiden," kata Yusril.
SBY akan Keluarkan Petisi Politik Jika Perppu Ormas Tak Direvisi
"Kalau pemerintah ingkar janji, tiba-tiba pemerintah tidak melakukan revisi, maka dengan tegas dan terang saya sampaikan, Partai Demokrat akan mengeluarkan petisi politik," ujar SBY.
Ketua MUI Maruf Amin Setuju Perppu Ormas Dijadikan Undang-undang
Maruf menyatakan, aturan UU Ormas itu tidak dibuat untuk memberangus pihak-pihak tertentu, tetapi hanya Ormas anti-Pancasila.
Presiden Jokowi Persilakan DPR Revisi UU Ormas
Jokowi menuturkan, pemerintah terbuka jika sejumlah fraksi di DPR berinisiatif melakukan revisi terbatas terhadap UU Ormas.
Poin-poin UU Ormas yang Diusulkan Direvisi
Beberapa pasal yang diusulkan untuk direvisi adalah Pasal 59 ayat (3) huruf b, Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 82A.
PKB, PPP dan Demokrat Ingin UU Ormas Segera Direvisi
PKB, PPP, dan Demokrat ingin UU Ormas segera direvisi sebagaimana catatan yang telah mereka sampaikan di Rapat Paripurna DPR.
Yusril Sebut Perppu Ormas sebagai Kemunduran Demokrasi
Yusril menilai Perppu Ormas yang diteken Presiden Jokowi tidak dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur oleh UUD 1945.
Cemaskan Intoleransi, Mendagri Setuju Revisi UU Ormas
Mendagri setuju atas revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki salah satunya terkait syarat pembubaran ormas yang tidak sesuai dengan dasar negara.
Jaksa Agung Pastikan Pemerintah akan Revisi UU Ormas
Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan pemerintah sedang mempersiapkan rencana revisi UU Ormas agar bisa membubarkan organisasi masyarakat yang melawan ideologi negara
Revisi UU Ormas Agar Mudah Bubarkan Ormas Anti Pancasila?
Keinginan pemerintah membubarkan ormas yang tidak Pancasilais menjadi dilema. Di satu sisi, sebagai antisipasi terhadap ormas yang meresahkan dan membahayakan kesatuan NKRI. Namun, di sisi lain ada hak-hak berserikat yang harus ditaati pemerintah.
Tindak Ormas Anti-Pancasila, Pemerintah Revisi UU Ormas
Pemerintah berencana merevisi Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 Tahun 2013 untuk mengantisipasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan meresahkan masyarakat.