Indeks Proyek Reklamasi Jakarta

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) PT Taman Harapan Indah (THI) terkait izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.

Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan kasasi PT Taman Harapan Indah soal pencabutan izin reklamasi Pulau H sehingga aturan Anies mencabut izin reklamasi Pulau H masih berlaku.

Jakarta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dinilai belum memanfaatkan Pulau D alias Pantai Maju, Jakarta Utara.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk terbuka atas seluruh perkara terkait reklamasi.

Adu narasi soal reklamasi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru dinilai mengalihkan dari permasalahan substansi yang ada.

Apakah memungkinkan perumahan elite berdampingan dengan perkampungan nelayan? Kenapa tidak, kata Jakpro, apa ada yang aneh?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengacu pada Pergub era Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai landasan legalitasnya.

Meski nanti gubernur
DKI berganti, pengajuan
izin kembali sulit dilakukan.

Anies Baswedan menekankan jika pencabutan izin tersebut dilakukan karena ada kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi oleh perusahaan pengembang.

Anies mencabut izin pembangunan reklamasi untuk 13 pulau.

Sandiaga mengatakan bahwa ketika UNESCO melakukan peninjauan terjadi pergerakan bangunan di kawasan Kota Tua, karena pembangunan reklamasi yang tak jauh dari lokasi.

Polda Metro Jaya memeriksa Sofyan Djalil sebagai saksi dalam kasus tindak pidana tidak melaksanakan kewajiban reklamasi Pulau Teluk Jakarta, hari ini.

Pekerja sedang berjaga di depan gundukan tanah proyek Reklamasi Pulau D, Jakarta.

Meski Kementerian ATR/BPN menolah mencabut HGB reklamasi Teluk Jalarta, Anies mengatakan belum akan maju ke PTUN.

Anies menegaskan penerbitan sertifikat HGB pulau-pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta cacat hukum.

Anies Baswedan menerbitkan surat resmi Gubernur DKI Jakarta bernomor 2373/-1.794.2 yang meminta BPN membatalkan penerbitan sertifikat HGB pada pulau-pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta.

"Akan diperiksa sejauh mana informasinya dan kemudian seluruh persoalan penindakan diserahkan kepada penegak hukum," ungkap Bambang Widjojanto.

Polda Metro Jaya masih menyelidiki selisih NJOP dengan menelusuri prosedur penetapan besarannya guna mengetahui mekanisme di lapangan dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan surat pemanggilan KPK, Saefullah diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi.

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menegaskan posisi Pemprov DKI terkait reklamasi pulau akan berpihak pada mandat masyarakat.