Indeks Presidential Threshold

Beberapa partai masih belum dapat menentukan berapa ambang batas presidential treshold yang cocok untuk diterapkan pada RUU Pemilu untuk 2019 mendatang.

Alih-alih dipandang akan menguatkan sistem presidensial, penetapan presidential threshold dinilai tidak cocok karena pemilu presiden dan parlemen 2019 dilaksanakan secara serentak.

Lima isu krusial yang akan dibahas adalah ambang batas parlemen, ambang batas partai mengajukan calon presiden, kuota suara per-daerah pemilihan, sistem pemilu, dan metode konversi suara.

Pansus Pemilu sepakat, pengambilan keputusan tingkat 1 pada tanggal 10 Juli, sementara itu tanggal 6-8 Juli tim berkumpul untuk merapikan pembahasan.

Presiden Jokowi menginginkan agar ketentuan presidential threshold 20 persen tetap diberlakukan dalam RUU Pemilu.

Sudding menjelaskan angka 10-15 persen merupakan usaha Partai Hanura menjembatani pendapat fraksi-fraksi terkait presidential threshold yaitu 20-25 persen dan 0 persen.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyatakan semua fraksi di DPR RI sudah bersepakat ambang batas parlemen 4 persen.

Menurut Mendagri, penentuan ambang batas sebesar 20-25 persen agar calon presiden bisa benar-benar diusung oleh partai politik yang teruji.

Pemerintah tetap ingin sistem presidential threshold dengan pola 20-25. Sementara Pansus RUU Pemilu ingin presidential threshold dihapuskan.

Dari semua fraksi di Pansus RUU Pemilu, hanya fraksi Golkar, PDIP dan Nasdem yang tetap ingin presidential treshold

Empat partai baru satu suara mengusulkan agar RUU Pemilu yang sedang dibahas DPR tidak mengatur soal syarat “Presidential Threshold” sehingga seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 dapat mengusulkan calon presiden.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oesman Sapta setuju pada usulan penghapusan Presidential Threshold di RUU Pemilu. 

Kekuatan DPR terbelah soal usulan presidential treshold.

Pansus RUU Pemilu kantongi lima pilihan ambang batas parlemen, yakni 0 persen, 3,5 persen, 5 persen, 7 persen dan 10 persen.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pelaksanaan pilpres dan pileg serentak seharusnya membuat ambang batas partai politik dalam mengajukan calon presiden atau “presidential threshold” ditiadakan.

Presiden mengatakan bahwa proses penyusunan regulasi untuk Rancangan Undang-Undang Pemilu masih dalam proses dan sedang berlangsung di DPR.