Indeks Ppkm

Apa sebenarnya sektor pencemar udara Jakarta dan apakah skema WFH yang pernah diberlakukan sebelumnya terbukti bisa mengatasi masalah tersebut?

Kebijakan PPKM sudah dicabut sehingga masyarakat bebas untuk menggelar buka puasa bersama.

Presiden Jokowi mengatakan WHO dan Johns Hopkins University memuji Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19.

Pencabutan PPKM ini dapat memacu pelaku usaha, terutama UMKM untuk berinovasi sehingga bisa meningkatkan konsumsi domestik.

Meski PPKM dihentikan, Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan bantuan sosial maupun membubarkan Satgas COVID-19.

Meski mencabut kebijakan PPKM, Jokowi tetap meminta publik waspada dengan kasus COVID-19 dengan tetap memakai masker dan aktif untuk vaksinasi.

Menkes Budi sebut PPKM merupakan intervensi pemerintah yang bersifat “memaksa”. Ia bilang semestinya warga tidak perlu dipaksa.

Tauhid Ahmad menuturkan, pencabutan PPKM tidak akan memberikan dampak besar terhadap ekonomi Indonesia.

Jokowi mencatat penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menurun hingga pada angka 1.000 kasus per hari.

Jokowi menyatakan penghentian PPKM di Indonesia menunggu kajian tingkat imunitas masyarakat terhadap virus COVID-19 atau sero survei oleh Kemenkes RI.

Jokowi belum bisa memutuskan kapan pemerintah menghentikan kebijakan PPKM lantaran masih menunggu sero survei oleh Kementerian Kesehatan RI.

DPR meminta pemerintah untuk rencana pencabutan PPKM dilakukan dengan matang sehingga tidak ada kasus COVID-19 kembali di Indonesia. 

Perry Warjioyo mengatakan, rencana pencabutan status PPKM di sejumlah daerah tentu akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi domestik.

Presiden Jokowi beralasan status pandemi kemungkinan dicabut karena penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah mulai mereda.

Dari hasil evaluasi, PPKM seluruh luar Jawa-Bali masih level 1, keculia Sorong, Papua Barat yang berstatus PPKM Level 2.

Moeldoko mengatakan pemerintah masih menunggu arahan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait PPKM.

Ada dua syarat agar Indonesia mampu bertahan di tengah ancaman keruntuhan ekonomi global.

Evaluasi PPKM akan dilakukan setelah 4 Juli 2022, sesuai dengan Inmendagri tentang PPKM Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali.

Perpanjangan PPKM berdasarkan pada arahan Presiden Joko Widodo di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah luar Jawa-Bali.

Peluang pemerintah untuk menghapus PPKM sangat besar. Keputusan itu rencananya akan diumumkan secepatnya.