tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belum menerima hasil kajian penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia.
PPKM dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia terakhir diperpanjang sejak 6 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023.
"Untuk PSBB-PPKM belum sampai ke meja saya. Nanti kalau sudah selesai, apalagi ini menyangkut sero survei, ini kajian-kajian yang harus saya minta harus detail, jangan sampai fail (gagal) memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar untuk menunggu," kata Jokowi setelah meresmikan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022).
Jokowi belum bisa memutuskan kapan pemerintah menghentikan kebijakan PPKM dalam penanganan pandemi COVID-19. Ia tak menjawab apakah PPKM akan dihentikan pada akhir 2022 atau awal 2023.
"Tergantung kajiannya, kalau selesai kita harapkan akhir tahun ini sudah selesai. Sero survei dan kajiannya," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang penghentian PPKM menunggu kajian terkait tingkat imunitas masyarakat terhadap virus atau sero survei oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
"Jadi, tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, dari para pakar epidemiolog semuanya agar memutuskannya nanti benar," kata dia.
Menurut Jokowi, syarat pencabutan PPKM di Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali adalah tingkat kekebalan masyarakat terhadap COVID-19.
Kepala Negara mencatat penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menurun hingga pada angka 1.000 kasus per hari. Akan tetapi, ia belum bisa memastikan faktor penyebab penurunan kasus harian tersebut.
"Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 (persen), artinya imunitas kita sudah baik. Ada apa pun, dari mana pun, ya enggak ada masalah," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan
