Indeks Politik Uang

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang diperlukan penindakan yang tegas serta pencegahan agar tidak terjadi politik uang.

Polisi masih memeriksa Okta Rosadinata, caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jatim XIII dari Partai Gerindra.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menerima 573 laporan terkait tindak pidana pelanggaran pemilu dengan kasus yang paling menonjol ialah politik uang.

Polisi menyita barang bukti uang berupa 87 amplop berisi uang Rp43,4 juta, masing-masing amplop berisi Rp150.000 hingga Rp200.000.

Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Hariro Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan jajaran Polres Tapanuli Selatan terkait dugaan kasus politik uang.

Bawaslu mengaku sudah menemukan beberapa kasus politik uang jelang Pemilu 2019. 

Puncak percakapan soal politik uang di Twitter itu terjadi pada 11 April 2019.

Dosen UGM Mada Sukmajati mengungkapkan, berdasarkan hasil risetnya, sepertiga pengeluaran kandidat di Pilkada digunakan untuk politik uang.

Polisi masih mendalami terkait kasus penangkapan enam kurir yang membawa mata uang asing senilai Rp90 miliar yang ditangkap di Seotta.

KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang bermain politik uang di Pemilu untuk segera berhenti.

Dari analisis big data terhadap 7.647 percakapan terkait varian politik uang di sosial media yang dilakukan dari 2-12 April 2019.

KPK menghimbau penyelenggara Pemilu 2019 untuk tidak menerima suap, jika masih ditemukan ada yang tetap melanggar, maka KPK tidak akan segan melakukan penindakan hukum.

Kapolres Solok Kota, Sumatera Barat, AKBP Dony Setiawan akan memberikan reward atau hadiah bagi masyarakat yang berani melaporkan adanya politik uang saat masa tenang dan Pilpres 2019.

Bowo Sidik mengatakan 400 ribu amplop untuk serangan fajar diperintah oleh Nusron Wahid. Akankah "nyanyian" itu berpengaruh pada suara Golkar di Dapil Jateng II?

JPPR menilai, ujaran Bowo Sidik Pangarso tentang keterlibatan Nusron Wahid belum bisa dikategorikan sebagai pidana pemilu.

Menurut Direktur lembaga survei KedaiKOPI munculnya nama baru dari Golkar, yakni Nusron pada kasus Bowo Sidik, secara pasti dapat menurunkan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu.

Bawaslu memberikan respons terkait pernyataan tersangka Bowo Sidik yang menyebutkan aksi serangan fajar atas perintah Nusron Wahid.

Bawaslu berkoordinasi dengan KPK untuk pencegahan politik uang saat Pileg 2019.

ICW meminta KPK melakukan investigasi terhadap tersangka kasus suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso yang menyeret nama elite partai golkar, Nusron Wahid.

Nusron membantah klaim Bowo Sidik yang mengaku menyiapkan 400 ribu amplop atas perintah Nusron Wahid.