Indeks Polhukam

Hukum
Jumat, 8 Juli 2022

Kasus Korupsi Tabungan Perumahan TNI, Dua Tersangka Siap Disidang

Kasus korupsi dana tabungan perumahan TNI AD akan menyidangkan dua tersangka dari militer dan sipil.
Hukum
Jumat, 8 Juli 2022

Eks Presiden ACT Ahyudin Penuhi Panggilan Bareskrim

Bareskrim menyarankan agar pihak ACT menyertakan bagian keuangan dan operasional saat diperiksa penyidik.
Hukum
Jumat, 8 Juli 2022

RKUHP Final: Kritik Presiden Harus Sertakan Solusi

Di penjelasan Pasal 218 ayat 2 RKUHP disebutkan kritik bersifat konstruktif dan memberikan alternatif maupun solusi atau dilakukan dengan cara obyektif.
Politik
Jumat, 8 Juli 2022

KPU: Pembentukan DOB Papua Tak Berimbas ke Anggaran Pemilu

KPU memastikan akan mengkaryakan pegawai yang sudah ada untuk menjalankan pemilu di 3 provinsi DOB Papua.
Hukum
Jumat, 8 Juli 2022

MK Minta Jokowi Buat Aturan Pelaksana Penunjukan Pj Kepala Daerah

Penunjukan penjabat kepala daerah harus dibuatkan aturan pelakananya agar kriteria, persyaratan dan mekanismenya terukur.
Hukum
Jumat, 8 Juli 2022

Draf Final RKUHP Mengatur Marital Rape sebagai Delik Aduan

Dalam draf final RKUHP turut diatur hukuman pidana mengenai pemerkosaan dalam pernikahan (marital rape) sebagai delik aduan.
Hukum
Jumat, 8 Juli 2022

KPK Dalami Tahapan Teknis Jual Beli LNG di Pertamina

Bayu Satria Irawan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina tahun 2011-2021.
Hukum
Jumat, 8 Juli 2022

PKS Panen Kritik Usai Gugat Presidential Threshold

Fraksi Gerindra yakin MK akan mempersoalkan legal standing PKS dalam menggugat ketentuan presidential threshold di UU Pemilu.
Hukum
Jumat, 8 Juli 2022

MK Tolak Gugatan Yusril & La Nyalla soal Presidential Threshold

Penggugat ketentuan presidential threshold kali ini yakni Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti cs dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.
Hukum
Jumat, 8 Juli 2022

PN Surabaya Vonis Mati Pengedar Sabu 43 Kilogram

Vonis hakim tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya.
Politik
Jumat, 8 Juli 2022

Potensi Langgengnya Konflik Bersenjata di Papua Usai DOB Disahkan

Direktur PAHAM Papua, Gustaf Kawer sebut, selama pemerintah masih salah mengambil kebijakan di Papua, potensi konflik di sana meningkat.
Hukum
Kamis, 7 Juli 2022

Korupsi Pemprov Jatim, KPK Periksa 7 Eks Anggota DPRD Tulungagung

Saksi dimintai keterangannya terkait proses pembahasan anggaran APBD 2015-2018 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Hukum
Kamis, 7 Juli 2022

PPATK Temukan Aliran Dana Rp64 Miliar dari LN Masuk Kantong ACT

Berdasarkan data transaksi periode 2014-Juli 2022, terdapat dana masuk dari luar negeri sebesar Rp64 miliar dan dana keluar negeri sebesar Rp52 miliar.
Hukum
Kamis, 7 Juli 2022

Berkaca Kasus ACT, Lembaga Penghimpun Dana Umat Harus Transparan

Menanggapi kasus ACT, P3M menyerukan lembaga yang telah mendapatkan izin untuk menghimpun dana masyarakat, harus transparan.
Politik
Kamis, 7 Juli 2022

Putra Haji Lulung Resmi Ditunjuk Sebagai Ketua PPP DKI

Penunjukkan Tirta sebagai Ketua DPW PPP DKI dianggap dapat "merawat semangat perjuangan dan melanjutkan estafet kepemimpinan sang ayah."
Hukum
Kamis, 7 Juli 2022

Kejagung Kerja Sama dengan AS soal Tindak Pidana Siber Kripto

Kejagung RI akan menjajaki kerja sama dengan AS terkait tindak pidana siber khususnya forensik digital dan mata uang kripto.
Hukum
Kamis, 7 Juli 2022

Pemerintah akan Jelaskan Beda Kritik & Penghinaan Presiden di RKUHP

Pemerintah akan menjelaskan alasan perlu memasukkan pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP.
Hukum
Kamis, 7 Juli 2022

Kericuhan Babarsari DIY: Tersangka Pemicu Kerusuhan Serahkan Diri

Satu tersangka pemicu kerusuhan di Babarsari berinisial AL atau L menyerahkan diri. Sementara tersangka R masih DPO.
Hukum
Kamis, 7 Juli 2022

Kasus KS di Ponpes Jombang, Komnas Perempuan: Hukum harus Adil

Komnas Perempuan menegaskan agar penegak hukum tidak melihat status ponpes  maupun kiai dalam mengusut kasus kekerasan seksual di ponpes Jombang.
Hukum
Kamis, 7 Juli 2022

MK Tolak Gugatan Fahri Hamzah Cs soal UU Pemilu

Mahkamah menilai pokok permohonan yang diajukan Partai Gelora tidak memiliki landasan menurut hukum.