Indeks Polhukam

Jokowi dianggap telah menjadikan harga BBM sebagai pencitraan saat Pilpres 2019 dengan selalu menahan harga BBM tidak naik.

Kebijakan strategis yang dimaksud meliputi menerbitkan peraturan & keputusan, rotasi pejabat pemerintah, hingga kebijakan baru yang berdampak ke masyarakat.

Salah satu rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait pembunuhan Brigadir J adalah meminta adanya perbaikan kinerja dan kultur di kepolisian.

Perwakilan buruh berharap adanya kenaikan upah usai adanya kenaikan BBM yang berimbas pada melonjaknya harga bahan pokok.

KPK memperpanjang masa penahanan para tersangka selama 40 hari terhitung sejak 9 September sampai 18 Oktober 2022.

Tak dijelaskan secara rinci peran Bharada Sadam, namun diduga ia melakukan pelanggaran sedang dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Isu Muchdi PR terkait dalang pembunuhan Munir, Sekjen Sekjen Partai Berkarya, Badaruddin Andi menyebut bisa jadi adalah serangan fajar jelang Pemilu 2024.

DPR meminta Bawaslu mampu mensosialisasikan dan mentransformasikan enam Perbawaslu yang telah disetujui itu dengan baik di lapangan.

Dari 42 nama tersebut akan dipilih tiga terbanyak yang nantinya akan diusulkan oleh DPRD DKI sebagai 3 kandidat Penjabat Gubernur Jakarta kepada Kemendagri.

Komisi Kode Etik Polri memutuskan memecat AKBP Jerry Raymond Siagian dari Polri dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Dari hasil penyelidikan pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM yakin telah terjadi extrajudicial killing & obstruction of justice yang dilakukan Ferdy Sambo.

Usai menerima audiensi, Kasetpres Heru langsung menemui massa KSPSI di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Terdapat tujuh tersangka dalam perkara obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir J, termasuk Ferdy Sambo.

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD kebocoran data yang terjadi saat ini bukan sesuatu yang rawan.

Sutisna Sawati jadi ketua majelis, didampingi Abdul Rahman Karim, Siti Noor Laila, Robert Pasaribu dan Sofi Rahma Dewi.

KPU khawatir hacker seperti Bjorka mengacak-acak data pemilu. Oleh sebab itu penyelenggara mesti meningkatkan keamanan data.

Pihak swasta disebut berminat untuk membangun kawasan permukiman dan komersial. Mereka ingin membangun daerah tersebut agar IKN tidak menjadi 'kota hantu'.

Ribuan personel itu dikerahkan ke tiga titik demonstrasi, di antaranya di kawasan Patung Kuda, Gedung DPR/MPR, dan Balai Kota DKI Jakarta.

Kapolri memastikan bila ada anggotanya yang melanggar aturan maka akan langsung dicopot. Tindakan tegas ini tak akan pandang bulu.

Perlindungan data pribadi dinilai tak cukup hanya dengan RUU PDP, tapi juga ada kerja sama dari sektor swasta.