tirto.id - Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak yang mewakili dari Aliansi 1209 gabungan PA 212, FPI dan GNPF menyebut kenaikan harga BBM saat ini merupakan imbas pencitraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat dirinya akan mencalonkan diri pada Pemilu 2019. Oleh karenanya dia meminta Jokowi mundur dari kursi presiden karena tak mampu menjaga harga BBM.
"Oleh karenanya kami menolak kenaikan harga BBM. Karena itu adalah pengkhianatan terhadap mandat konstitusi. Presiden wajib mundur dari jabatannya," kata Yusuf Martak dalam orasinya di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin (12/8/2022).
"Presiden Jokowi telah menjadikan harga BBM sebagai pencitraan saat di tahun 2019. Namun menahannya hingga akhirnya dinaikkan pada tahun ini," imbuhnya.
Selain itu, Yusuf menegaskan bahwa kebijakan naiknya harga BBM karena pemerintah menganut ekonomi liberal dan tidak berpihak pada rakyat.
"Karena tidak berempati kepada nasib rakyat yang seharusnya bisa menghapus pajak malah menaikkan harga BBM," terangnya.
Dirinya menuding APBN selama ini menjadi bahan bancakan bagi para pejabat yang mengelola anggaran tersebut.
"APBN itu instrumen yang berasal dari pajak rakyat bukan untuk bancakan oligarki," jelasnya.
Dirinya menuturkan akibat kenaikan harga BBM masyarakat lapis bawah yang paling terkenal imbas. Terutama akibat seluruh bahan pokok ikut naik.
"Kenaikan BBM secara otomatis memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya," ungkapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
