Indeks Polhukam

Sebelumnya, seorang remaja di Cirebon, Jawa Barat, Muhammad Said Fikriansyah (17), juga dituduh sebagai Bjorka.

Herzaky tak memungkiri nama AHY menjadi kandidat dengan suara tertinggi untuk diusung menjadi capres 2024.

Jika tidak bisa di Indonesia, KPK akan memfasilitasi Lukas Enembe berobat ke luar negeri. Asalkan statusnya harus menjadi tahanan KPK terlebih dahulu.

Aloysius menyebut pihaknya akan mengambil keputusan terkait pengajuan gugatan praperadilan pada pekan depan.

Pengurus Demokrat di seluruh tingkatan berharap forum Rapimnas menetapkan AHY sebagai capres 2024.

Dudung meminta Effendi Simbolon tidak asal bicara jika tidak mengetahui fakta yang sebenarnya.

Calon Pj Gubernur DKI dinilai tak hanya soal kapasitas dan rekam jejak. Tapi juga punya tarikan politik yang sama dengan pusat.

Kabar penetapan tersangka Lukas Enembe sempat tidak jelas. Namun kini KPK telah mengonfirmasi hal tersebut.

Polda Metro menegaskan tunduk dan menghormati keputusan Mabes Polri terkait sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi Jerry.

Fahmi memahami bila aksi anggota TNI di level bawah sebagai spontanitas. Tapi tak tepat bila emosi itu juga menyulut pejabat atas.

KSAL Laksamana Yudo Margono memiliki peluang yang cukup besar untuk menduduki jabatan Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Perludem menilai memunculkan isu Jokowi bisa maju sebagai cawapres sama saja melukai semangat pembatasan masa jabatan di dalam konstitusi.

Presiden Jokowi meneken Keppres pemberhentian Anggota Fraksi Demokrat Jhonni Allen Marbun sebagai anggota DPR.

Demokrat memilih tidak ingin mengintervensi proses hukum yang sedang dilalui Lukas Enembe usai ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi.

Lukas Enembe bersama Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak & Bupati Mimika Eltinus Omaleng resmi ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi.

PSHK merespons pernyataan Jubir MK Fajar Laksono soal gagasan tiga periode jabatan presiden terkait pasal 7 UUD 1945.

JPU KPK juga menuntut kepada majelis hakim agar mencabut hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik terhadap Rahmat Effendi selama lima tahun.

Sidang kode etik terhadap Briptu Firman digelar terkait dengan pelanggaran tidak profesional mengusut kematian Brigadir Yosua.

Habiburokhman sebut banyak legislator mempertanyakan reaksi KSAD Dudung karena terkesan mengintimidasi anggota DPR.

Selain KSAD Dudung Abdurachman, MKD akan lebih dulu memanggil dua pihak yang mengadukan Effendi Simbolon soal pernyataan TNI seperti gerombolan.