tirto.id - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta para prajurit untuk menghentikan protes secara terbuka kepada Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon. Politikus PDI Perjuangan itu sebelumnya dikecam karena pernyataannya soal 'TNI seperti gerombolan.'
Usai menuai polemik, Effendi akhirnya menyampaikan permohonan maaf. Ia beralasan tidak bermaksud menyamakan TNI seperti gerombolan.
"Saya tekankan kepada seluruh prajurit, saya lihat di media sosial banyak yang menyampaikan kemarahannya. Saya minta hentikan, cukup, beliau pun hari ini sudah minta maaf," ujar Ddudung di Bengkalis, Riau, dikutip dari Antara pada Kamis (15/9/2022).
Ia mengatakan, TNI akan tetap solid, meskipun ada yang menyebut hubungan dia dengan atasannya, panglima TNI, tidak baik.
"TNI pada umumnya tetap solid, tidak ada perbedaan-perbedaan. Kalau saya dengan Pak Andika ada perselisihan sedikit itu biasa, perbedaan itu biasa. Pejabat lama dengan pejabat baru itu biasa. Siapa pun, di sini ada bupati, wakil bupati berbeda itu biasa," jelasnya.
Dudung mengakui Effendi Simbolon memiliki hak konstitusional berbicara sebagai anggota DPR. Namun, TNI sebagai institusi negara memiliki kehormatan dan harga diri. Nilai-nilai ini yang tidak boleh diganggu. Apalagi prajurit sedang melaksanakan tugas baik di daerah operasi maupun di daerah lainnya.
Mantan Pangkostrad itu yakin pernyataan Effendi Simbolon tidak mewakili DPR apalagi mewakili partai politik di mana dia bernaung, yaitu PDI Perjuangan, yang menjadi partai berkuasa saat ini.
"Setahu saya PDI Perjuangan itu juga sangat dekat dengan TNI AD dan perhatian dengan wong cilik, anggota Komisi I (DPR) semuanya baik. Karena selama ini hal-hal yang baik disampaikan. Kalau disampaikan TNI AD seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas itu menyakitkan bagi saya," tandas Dudung.
Dudung pun menegaskan sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi. "Jadi jika tidak tahu, tidak paham tentang fakta, bukti yang sebenarnya, maka Pak Efendi Simbolon jangan asal bicara," tegasnya.
"Seharusnya secara komprehensif kalau menerima laporan, ungkap dan sebagainya, tidak serta merta ditelan begitu saja ini berbahaya," pungkas Dudung.
