Yang Muda, Yang Sulit Jadi Pemimpin

tirto.id - Pada 28 Oktober 2026, Indonesia memperingati 98 tahun Sumpah Pemuda. Hampir satu abad lalu, para pemuda mengatasi perbedaan untuk membangun imajinasi tentang satu bangsa—bahkan sebelum Indonesia berdiri. Peringatan itu mengajukan pertanyaan: sejauh mana anak muda memperoleh kesempatan memimpin politik Indonesia?

Pemuda tidak pernah sekadar menjadi penonton. Menjelang kemerdekaan, mereka mendesak Soekarno dan Mohammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada 1998, mahasiswa turut mempercepat berakhirnya Orde Baru. Namun, pemuda sering berada di barisan depan ketika perubahan diperjuangkan, tetapi tidak selalu memperoleh ruang yang sepadan ketika kekuasaan dibagikan.

Ironi tersebut tercermin dalam kajian CSIS mengenai hasil Pemilu 2024. Hanya 87 dari 580 anggota DPR terpilih, atau sekitar 15 persen, berusia di bawah 40 tahun. Sebanyak 50 dari 87 orang tersebut memiliki hubungan dengan dinasti politik. Data ini menunjukkan keterwakilan generasi muda masih terbatas dan pintu politik lebih mudah dimasuki mereka yang memiliki hubungan dengan elite.

Politik Indonesia tidak sepenuhnya menutup pintu bagi anak muda, tetapi harga untuk memasukinya masih terlalu mahal.

Politik yang Mahal dan Budaya Senioritas

Kepemimpinan politik membutuhkan kapasitas dan integritas, tetapi juga biaya kampanye, mobilisasi pendukung, konsultan, serta jaringan politik. Sebagian besar anak muda belum memiliki kekayaan, akses donor, dan jaringan organisasi yang memadai. Mereka mungkin mempunyai gagasan dan kompetensi, tetapi tidak memiliki sumber daya untuk mengubahnya menjadi kekuatan elektoral.

Kesempatan lebih mudah diperoleh pengusaha, figur populer, atau keluarga politisi yang didukung pemodal. Hubungan dinasti menyediakan nama, jaringan partai, sumber daya finansial, dan akses kepada elite.

Karena itu, hadirnya politisi berusia muda belum tentu menunjukkan regenerasi politik. Bisa jadi yang berlangsung hanyalah peremajaan usia tanpa pembaruan politik: wajahnya berubah, tetapi sumber rekrutmen, jaringan kekuasaan, dan cara berpolitiknya tetap sama.

Hambatan berikutnya berasal dari budaya senioritas. Dalam masyarakat hierarkis, usia diasosiasikan dengan pengalaman dan kebijaksanaan. Anak muda dipandang kreatif, tetapi belum stabil atau memahami kompleksitas politik.

Pengalaman memang penting. Masalah muncul ketika ia dijadikan alasan mempertahankan kekuasaan, bukan menyiapkan penerus. Anak muda diterima sebagai relawan, penggerak massa, pengelola media sosial, dan penyumbang kreativitas, tetapi keputusan strategis, pencalonan, serta sumber daya tetap dikuasai elite senior.

Anak muda terus disebut “pemimpin masa depan”, ungkapan yang dapat menjadi cara halus menunda kesempatan mereka memimpin hari ini.

Penilaian berdasarkan usia membentuk lingkaran yang membatasi kesempatan: anak muda dianggap belum berpengalaman sehingga tidak diberi tanggung jawab. Pengalaman mereka pun terbatas, lalu keadaan itu dipakai untuk membenarkan anggapan bahwa mereka belum layak memimpin. Kita perlu bertanya, apakah keterbatasan itu mencerminkan kemampuan anak muda atau kesempatan belajar yang ditunda?

Kematangan politik memerlukan pengalaman menghadapi perbedaan kepentingan, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkan akibatnya. Politik lokal, organisasi kemasyarakatan, serta kepengurusan partai dapat menjadi ruang untuk memperoleh pengalaman tersebut secara bertahap.

Menurut teori efikasi diri Albert Bandura, pengalaman menjalankan tugas merupakan sumber keyakinan terhadap kemampuan diri. Karena itu, anak muda perlu diberi tanggung jawab nyata, dengan evaluasi dan pendampingan. Jabatan bukan diberikan tanpa ukuran kompetensi; tanggung jawab perlu disesuaikan dengan kesiapan dan diperluas berdasarkan hasil.

Kaderisasi dan Regenerasi Elite

Masalah kepemimpinan muda tidak dapat dilepaskan dari sistem kaderisasi partai. Idealnya, partai menjadi ruang bagi anak muda untuk mempelajari politik, mengembangkan kapasitas, memimpin organisasi, dan memperoleh kesempatan menduduki jabatan publik.

Namun, kaderisasi kehilangan maknanya ketika pencalonan lebih ditentukan oleh popularitas, kemampuan finansial, kedekatan dengan pimpinan, atau hubungan keluarga. Anak muda yang bertahun-tahun bekerja sebagai kader dapat dikalahkan oleh figur yang datang menjelang pemilu dengan modal dan popularitas lebih tinggi. Proses semacam itu bukan regenerasi, melainkan reproduksi elite. Wajahnya mungkin lebih muda, tetapi jalur kekuasaannya tetap bergantung pada patronase dan kedekatan.

Penelitian Bandura tentang pembelajaran melalui pengamatan membantu melihat perilaku yang dihargai dalam kehidupan partai. Jika kedekatan kepada pimpinan membuka karier, sementara kritik berujung pada pengucilan, kader dapat belajar bahwa kepatuhan lebih menguntungkan daripada kemandirian. Pengalaman sehari-hari bahkan dapat bertentangan dengan pelajaran integritas dalam pendidikan politik.

Di Cile, Gabriel Boric menunjukkan bagaimana aktivisme mahasiswa dapat berkembang menjadi kekuatan politik. Setelah terlibat dalam gerakan reformasi pendidikan, ia terpilih menjadi anggota parlemen dan dilantik sebagai presiden pada Maret 2022, saat berusia 36 tahun. Pelajarannya adalah tersedianya jalur dari gerakan mahasiswa menuju kepemimpinan nasional. Di Indonesia, energi gerakan mahasiswa tidak selalu berkembang menjadi organisasi politik berkelanjutan; setelah demonstrasi berakhir, ruang pengambilan keputusan kembali dikuasai elite lama.

Tertutupnya jalan menuju kepemimpinan juga dapat memengaruhi efikasi politik anak muda. Efikasi internal berkaitan dengan keyakinan bahwa seseorang mampu memahami dan terlibat dalam politik, sedangkan efikasi eksternal menyangkut keyakinan bahwa lembaga politik bersedia merespons keterlibatan warga. Ada perbedaan antara “saya mampu terlibat” dan “keterlibatan saya akan didengarkan”.

Anak muda dapat memahami kebijakan publik dan aktif berorganisasi, tetapi tetap meragukan keterbukaan partai karena kompetensi dan pengabdian belum tentu cukup untuk memperoleh kesempatan. Penarikan diri bisa mencerminkan kekecewaan terhadap sistem, bukan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri. Apatisme perlu dibaca dengan hati-hati: sebagian anak muda tak menemukan saluran bagi kepeduliannya, sementara yang lain menghadapi tuntutan ekonomi dan keterbatasan waktu.

Menyebut semuanya tidak peduli menghalangi kita memahami pengalaman mereka. Namun, jika anak muda menjauhi politik karena dianggap mahal, kotor, atau tertutup, ruang itu tidak menjadi kosong. Ia tetap diisi oleh orang-orang yang mungkin mempertahankan cara lama.

Mendorong kepemimpinan muda tidak berarti menganggap usia sebagai ukuran utama kelayakan. Pengalaman generasi senior tetap berharga, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk membuka kesempatan dan menyiapkan penerus yang mampu mengambil keputusan secara mandiri.

Elite yang menguasai pencalonan, jabatan, dan sumber daya harus membuka jalur pergantian. Kader muda memerlukan kewenangan untuk mengusulkan agenda, mengelola sumber daya, dan mempertanggungjawabkan hasilnya.

Regenerasi juga membawa tanggung jawab etis. Kapabilitas membantu merumuskan kebijakan, elektabilitas memperoleh dukungan, moralitas menuntun pilihan, dan akuntabilitas menuntut kesediaan menjelaskan keputusan serta menerima pengawasan. Usia muda dan pendidikan tinggi tidak otomatis menjamin kemandirian moral. Pengetahuan dapat digunakan untuk menguji kekuasaan atau membenarkan tindakan patron. Kemandirian diuji ketika kepentingan patron bertentangan dengan prinsip yang diyakini.

Membuka Jalan Kepemimpinan

Regenerasi politik membutuhkan lebih dari sekadar ajakan agar anak muda berani terjun ke politik. Jalur menuju kepemimpinan harus dibuat lebih terbuka dan adil.

Partai perlu membangun kaderisasi transparan dan berkelanjutan. Rekrutmen harus mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, integritas, dan pengalaman bersama masyarakat, bukan hanya modal, popularitas, atau kedekatan dengan elite. Politik lokal perlu menjadi ruang belajar, sementara biaya politik dikendalikan melalui transparansi kampanye, pembatasan pengeluaran, dan pengawasan hubungan kandidat dengan pemodal.

Partai juga dapat menetapkan target keterwakilan calon muda dengan dukungan pencalonan yang nyata. Laporan IPU pada April 2026 mencatat proporsi anggota parlemen berusia 30 tahun atau kurang secara global tetap 2,8 persen. Regenerasi memerlukan perubahan nyata dalam rekrutmen dan pembagian kewenangan.

Tanggung jawab perubahan tidak hanya berada pada partai dan negara. Anak muda perlu mengembangkan kepedulian menjadi pengetahuan politik, kemampuan berorganisasi, dan keberanian mengambil keputusan. Efikasi kolektif—keyakinan bahwa kelompok mampu menghasilkan perubahan melalui tindakan terkoordinasi—dapat memperluas kemungkinan bertindak. Langkahnya bisa dimulai dari biaya pendidikan, kondisi kerja, lingkungan, atau layanan publik. Anak muda dapat mengumpulkan bukti, membangun komunitas, dan mengajukan penyelesaian sebagai ruang belajar kepemimpinan.

Indonesia tidak kekurangan anak muda cerdas dan peduli. Yang masih kurang adalah sistem politik yang bersedia membuka jalan bagi mereka.

Kita tidak cukup mengenang pemuda sebagai penggerak sejarah; mereka juga harus memperoleh kesempatan menentukan arah sejarah. Bangsa yang tidak menyiapkan pemimpin generasi berikutnya sedang mempertaruhkan masa depannya sendiri.