Indeks Polhukam

KPU akan menggelar lima kali debat capres dan cawapres terdiri dari enam segmen dengan totl durasi 150 menit.

Moeldoko memastikan Panglima TNI Yudo Margono diganti karena pada 26 November 2023 memasuki masa pensiun.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjelaskan semua penanganan perkara terdapat di tangan kepaniteraan.

Presiden Joko Widodo menuturkan keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik para hakim konstitusi menjadi ranah lembaga yudikatif.

Komisi I DPR RI akan langsung mengelar rapat internal usai KSAD Jenderal Agus Subiyanto menjalani uji kelayakan calon Panglima TNI.

Irwan Hermawan divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan terkait kasus korupsi pengadaan tower BTS 4G BAKTI Kominfo.

Saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Nasdem menjadi oposisi karena mengusung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada 2017.

Suhartoyo terpilih menjadi Ketua MK dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang diikuti sembilan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Said Iqbal mengkritisi pernyataan Prabowo Subianto yang meminta kaum buruh tidak terus minta naik gaji kepada pemilik perusahaan.

Masyarakat mulai menempatkan isu korupsi menjadi salah satu pertimbangan mereka memilih figur pemimpin.

Salah satu stadion yang akan digunakan untuk laga Piala Dunia U-17 2023 terletak di Surakarta, Jawa Tengah, yakni Stadion Manahan.

Anies mengatakan masalah pungli dan premanisme tak hanya dialami peneliti atau pembuat film, tapi juga masyarakat secara umum.

Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memilih Ketua MK pengganti Anwar Usman.

Partai Nasdem menyerahkan sepenuhnya upaya hukum lanjutan oleh Johnny G Plate Plate kepada pengacara pribadinya.

Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta akan diadakan di Stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Hasto tak setuju dengan Jokowi yang menyebut kondisi politik saat ini merupakan sebuah drama Korea (drakor).

Ketidakhadiran pengawas permanen di MK dinilai menjadi akar pelanggaran etik para hakim konstitusi. MKMK permanen penting dibentuk.