Indeks Pki

Zaenal mengatakan, tiga aktor yang tidak boleh dilupakan dalam remake film Penumpasan Penghianatan G30S PKI, yaitu: Militer, keluarga dari aktor utama PKI, dan rakyat yang menjadi korban tsunami politik ini.

Terkait ajakannya menonton kembali film G30S/PKI, Gatot mengatakan, tak ada yang bisa mempengaruhi keputusannya, kecuali Presiden Jokowi.

Dewan Pakar ICMI Lebak mendukung pemutaran kembali film G30S/PKI karena masyarakat Indonesia perlu mengetahui sejarah kelam bangsa ini.

Ketua DPD KNPI Lombok Tengah mengatakan acara nobar film Pengkhianatan G30S PKI ini mengundang seluruh elemen pemuda, pelajar, dan organisasi kepemudaan setempat.

Pemutaran kembali film G30S/PKI dinilai memberikan manfaat positif bagi generasi muda.

Saat tewas di Lubang Buaya, Siswondo Parman menjabat sebagai staf jenderal Angkatan Darat urusan Intelijen.

Di masa PDRI 1949, Donald Izacus Pandjaitan adalah Kepala Pusat Perbekalan Pemerintah. Jelang akhir hidupnya, dia adalah Asisten Logistik Panglima Angkatan Darat.

Mahyudin menilai, penolakan masyarakat terhadap PKI adalah wajar karena ada dasar hukum yang menyebut PKI terlarang di seluruh Indonesia.

“Mendagri tidak pada posisi dapat memberikan izin atau melarang masyarakat dan media untuk menonton film," kata Tjahjo.

Tatiana Lukman, anak kandung MH Lukman, Wakil Ketua CC PKI ketika prahara 1 Oktober terjadi, mengatakan bahwa remake film G30S/PKI harus memuat fakta sejarah.

Pernyataan Arsul ini sebagai respons dari pendapat Kepala Divisi Advokasi YLBHI M. Isnur yang mengatakan Jokowi harus merevisi kalimat 'gebuk PKI' karena bisa mengundang aksi persekusi.

Peneliti dari Human Rights Working Group (HRWG) menyarankan pemerintah menyelesaikan pengungkapan kebenaran sejarah pasca peristiwa 1965 terlebih dahulu, sebelum membuat versi baru film Penumpasan Penghianatan G30S PKI.

Hanung beralasan, film hanya mampu memotret satu sudut pandang dari seluruh rangkaian peristiwa yang berlangsung.

Sebagai pimpinan DPR, Fahri menyatakan lembaganya mendukung upaya revisi film Pengkhianatan G30S/PKI yang dilontarkan Presiden Jokowi.

Taufik menyatakan, PAN akan mengadakan nonton bersama dan mendukung pemutaran film G30S/PKI.

Film G30S PKI yang dibuat saat rezim Orde Baru dinilai sebagai propaganda. ICJR menganggap film tersebut mempunyai muatan politik masa lalu.

Wantimpres meminta seluruh pihak untuk dapat mengendalikan emosi terkait keributan soal PKI dan fokus pada pembangunan Indonesia.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, film G30S PKI versi anyar dapat mempermudah generasi milenial dalam memahami pesan yang disampaikan.

Panglima TNI mengatakan hanya pemerintah yang bisa melarang instruksi nobar film G30S PKI.

Rencananya, pemutaran film dilakukan pada 30 September mendatang.