Indeks Pilpres 2019

Musyawarah mufakat, menurut Mega, adalah cara yang baik untuk menghasilkan keputusan yang jernih dan objektif dalam berdemokrasi.

Menurut Gatot, rencana untuk maju sebagai calon presiden tidak etis karena saat ini dirinya berada di bawah komando presiden.

Jokowi meminta kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan segala keputusan UU Pemilu agar menempuh jalur hukum.

Seskab memberi saran agar pembuatan undang-undang pelaksanaan pemilu bisa dilakukan oleh badan tertentu, seperti Mahkamah Kontitusi.

Presiden Jokowi menginginkan agar ketentuan presidential threshold 20 persen tetap diberlakukan dalam RUU Pemilu.

Partai Demokrat menyayangkan sikap pemerintah yang mengancam walk out dari pembahasan RUU Pemilu.

Menurut Qodari, kemenangan Anies-Sandi di pilkada DKI Jakarta ternyata tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo di Jawa barat.

Tiga isu krusial tersebut yaitu syarat pemilih, kedudukan KPU dan Panwaslu, serta ketentuan kepala daerah yang maju Pilpres wajib lapor Presiden.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto berjanji akan segera menyusun strategi pemenangan pemilu 2019 dan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden usulan Partai Golkar.

Novanto mengakui Golkar membutuhkan koalisi untuk memenangkan Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Mendagri menjelaskan, pemerintah tetap mau ambang batas parlemen naik dari jumlah sebelumnya yakni sebesar 3,5 persen untuk meningkatkan dan menguatkan demokrasi dalam sistem presidensial.

Partai Golkar dalam forum Munaslub di Bali pada Mei 2016 lalu, telah menetapkan Jokowi sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden 2019.

Soal bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019, Novanto menghargai usul Aburizal, namun menyerahkan keputusanya pada Jokowi.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono menegaskan Partai Golkar harus konsisten dan konsekuen terhadap keputusannya menetapkan Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu 2019.

Aburizal menegaskan, usulan cawapres yang nantinya mendampingi Jokowi bukan nama, melainkan sebatas kriteria. Ini untuk menghindari munculnya konflik baru di internal partai.

Paloh mengatakan, saat ini Partai NasDem sudah memiliki tiga menteri, tiga duta besar, 36 wakil daerah, kepala daerah dan mendukung pemerintah. Kendati demikian, hal itu tidak menjamin bahwa NasDem akan menjadi lebih baik pada pemilu berikutnya.

Atas keterlambatan itu, DPR mengklaim masih banyak isu krusial yang harus dibahas seperti metode pemberian suara, penambahan jumlah kursi DPR, parliamentary threshold, presidential treshold, dana saksi, dan desain lembaga penyelenggara Pemilu.

Arif menyebutkan, lambannya pembahasan RUU Pemilu oleh pansus DPR memberikan beberapa implikasi terhadap kinerja penyelenggara. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya berdampak pada KPU Pusat, tetapi juga ke KPU daerah-daerah.

Koordinator Nasional JPPR, Sunanto mengatakan bahwa dirinya tidak sepakat jika dana saksi Pileg dan Pilpres 2019 didanai oleh APBN.

Arif mengatakan sudah ada 73 parpol yang kini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Namun dari keseluruhan semua parpol itu, baru 35 parpol yang sudah berhasil diidentifikasi oleh KPU. Dari jumlah 35 itu, menurut Arif, sudah melakukan pelatihan sipol oleh tim KPU.