Indeks Pilpres 2019

Aneka pesan hoaks di media sosial adalah sarapan pagi pada tahun politik Indonesia.

Hoaks, fitnah, dan glorifikasi menyebar di antara grup-grup WhatsApp pendukung kedua kandidat pada Pilpres 2019.

Ada peraturan KPU yang menyebut, peserta Pemilu dilarang memberi uang atau materi apa pun kepada masyarakat selama masa kampanye.

Prabowo mengatakan Ratna Sarumpaet sempat ketakutan dan trauma usai mengalami pemukulan. Namun, belakangan Ratna mengaku bahwa kabar pemukulan terhadapnya adalah hoaks.

“Kalau ada tim kami yang bohong kami minta aparat untuk menindak,” kata Prabowo.

Partai politik kalau mau kampanye,
ya bantu sembako,
bantu makan dan minuman.

KPU belum mendapat laporan pasti berapa caleg atau pemilih yang menjadi korban.

"Tindakan dan perbuatan pemilik akun tersebut sangatlah merugikan nama baik capres Jokowi," ujar Ade Irfan.

Saat ini para peserta pemilu belum boleh memasang iklan kampanye di media massa.

Partai Golkar belum mengambil tindakan terkait kadernya yang membelot ke kubu Prabowo-Sandiaga.

SBY dinilai sedang memainkan politik mendayung di antara dua karang di Pemilu 2019. Secara partai mendukung Prabowo-Sandi, tapi tetap unjuk diri memuji Jokowi.

Berbagai upaya membendung arus hoaks dilakukan dari hulu hingga hilir. Namun penyebarannya seperti tak terbendung.

Semua akun penyebar kampanye hitam ke Sandiagai berjejaring dengan akun robot pendukung Jokowi

Pujian SBY ke Jokowi dianggap stategi meraih insentif elektoral untuk partainya.

Abdul Karding enggan berkomentar soal pergantian dirinya dari posisi Sekjen PKB.

Jumlah jurkam yang gendut akan berimplikasi pada pembagian kekuasaan dan pembekakan biaya politik

Berdasarkan data terakhir, ditemukan 48 orang yang tewas akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Tim Prabowo meminta Jokowi tak pakai fasilitas negara untuk berkampanye saat memberikan bantuan ke korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Ketinggalan berita dari 22 - 28 September 2018?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

Isu HAM tetap diperdagangkan pada Pilpres 2019 meski porsinya tak sebesar isu ekonomi. Pengamat menilainya percuma dan tak bakal menaikkan tingkat kedipilihan.