Indeks Pileg 2019

MA menilai ketentuan di PKPU bertentangan dengan UU Pemilu. Namun, KPU Punya cara lain untuk mencegah eks koruptor lolos ke parlemen.

“Pemilih harus lebih jeli, yakni mempertimbangkan baik-buruk kinerja anggota dewan yang selama ini menjabat,” ujar Karus.

Keputusan MA tersebut memastikan para mantan napi korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak bisa maju sebagai caleg DPR/DPRD maupun DPD.

Mohammad Taufik bersyukur, MA kabulakan gugatan terhadap PKPU.

MA mengabulkan uji materi terhadap ketentuan dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg. 

Namun, Tito menjamin bahwa Pilpres di Papua akan lebih aman ketimbang Pileg.

Taufik sempat terkendala maju menjadi caleg karena pernah berstatus sebagai terpidana korupsi.

Pertemuan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP yang menghasilkan keputusan agar MA mempercepat putusan dalam uji materi PKPU 20/2018.

KPU telah menjadwalkan pertemuan dengan kubu Prabowo-Sandiaga untuk menerima koreksi DPT pada hari ini.

DKPP meminta MA segera membuat keputusan terkait caleg koruptor.

Wakapolrimenuturkan tambahan anggaran itu juga dibutuhkan untuk pengamanan Pileg dan Pilpres 2019.

Wakalpolri juga menanggapi kasus gerakan dan deklarasi #2019GantiPresiden.

KPU telah menetapkan 185.732.093 pemilih dalam negeri dan 2.049.791 pemilih luar negeri melalui rapat pleno.

Warga yang pindah tempat memilih akan masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Bawaslu meminta KPU menunda penetapan DPT tingkat nasional hingga 30 hari ke depan.

KPU sudah siap menghadapi gugatan sejumlah eks narapidana korupsi yang diloloskan oleh Bawaslu menjadi bakal Caleg.

KPU menyatakan akan tetap berpegang pada regulasi yang ada, yaitu PKPU 20/2018 pasal 4 ayat (3) yaitu soal larangan eks napi koruptor menjadi bacaleg.

Muhammad Taufik menyatakan dirinya tak main-main dengan ancamannya ke KPU jika ia tak diloloskan sebagai Bacaleg 2019.

Jusuf Kalla mewanti-wanti, bila sudah jadi anggota dewan hindari kebiasaan 4D "datang, duduk, diam duit; bisa-bisa malah ditangkap"

Sikap tegas tidak mencalonkan eks narapidana korupsi pada Pileg 2019 ditunjukkan PKS. Sikap demikian tak ditunjukkan Gerindra, PDIP, dan Demokrat.