Indeks Perumahan Rakyat

Ekonomi
Selasa, 28 Okt

Menteri Ara Sebut 26,9 Juta Rumah di Indonesia Tak Layak Huni

Kuota program renovasi rumah tidak layak huni akan mencapai 400 ribu unit pada 2026.
News Plus
Selasa, 30 Sept

Putusan MK Soal UU Tapera Mesti Dikawal agar Tak Cuma Ganti Baju

Kebijakan perumahan harus didorong lebih berpihak pada kelompok rentan, pekerja informal, dan buruh harian.
Sosial Budaya
Jumat, 12 Sept

Update Ledakan Pondok Cabe Tangsel: 8 Rumah Rusak, Listrik Padam

Polisi berkoordinasi dengan PLN memutus aliran listrik di lokasi kejadian untuk mencegah korsleting selama proses penyelidikan.
Ekonomi
Senin, 8 Sept

Ara Klaim Pembangunan 350.000 Rumah FLPP Sedot 1,65 Juta Pekerja

Angka serapan tenaga kerja didasarkan asumsi pembangunan satu unit rumah melibatkan minimal 5 pekerja.
Ekonomi
Minggu, 7 Sept

Tak Sesuai Laporan, Peserta Sosialisasi KUR Dipertanyakan

Maruarar Sirait singgung kehadiran peserta yang tak sesui data acara sosialisasi kredit perumahan bersama HIPMI.
Sosial Budaya
Kamis, 28 Agt

Banjir Tanggamus Lampung, Puluhan Rumah di 2 Pekon Terendam Air

Banjir di Pekon Soponyono dan Pekon Way Liwok mencapai satu meter atau sekitar dada orang dewasa.
Ekonomi
Kamis, 21 Agt

Fahri Hamzah Nilai Subsidi Tanah Bisa Tekan Harga Rumah 50%

Menurut Fahri, dengan memberikan subsidi pada elemen tanah, harga properti bisa turun lebih dari 50 persen.
Ekonomi
Rabu, 30 Juli

Alasan Program 3 Juta Rumah Tak Masuk Proyek Strategis Nasional

Apa saja penyebab pembangunan 3 juta rumah tak masuk proyek strategis nasional? simak selengkapnya.
Sosial Budaya
Selasa, 29 Juli

14 Ribu Rumah di Kabupaten Bogor Tercatat Masih Tidak Layak Huni

Bupati Rudy akan melakukan percepatan pembangunan rumah tidak layak huni dalam APBD Perubahan 2025.
News
Selasa, 20 Mei

Rencana Bangun Perumahan Rakyat di Area Lapas Jangan Kebablasan

Pembangunan rumah rakyat di lahan lapas dinilai solusi cepat, tapi perlu kajian matang agar tak abaikan hak warga binaan dan potensi konflik sosial.
Ekonomi
Rabu, 19 Mar

BI Telah Salurkan Insentif KLM Rp291,8 Triliun per Maret 2025

BI telah memberikan besaran kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp291,8 triliun hingga minggu kedua Maret 2025.
Hukum
Selasa, 18 Mar

Maruarar Segera Urus Izin Lahan Aset BLBI Jadi Perumahan Rakyat

Maruarar Sirait segera bersurat kepada KPK untuk meminta izin penggarapan lahan bekas korupsi BLBI jadi program 3 juta perumahan rakyat.
Hukum
Selasa, 18 Mar

Menteri Ara hingga Gus Ipul Sambangi KPK, Apa Bahasannya?

Maruarar Sirait hingga Gus Ipul menemui pimpinan KPK membahas pencegahan korupsi di kementerian masing-masing.
News
Jumat, 10 Jan

Proyek 1 Juta Rumah Dibiayai Asing, Tata Kelola Wajib Transparan

Pemerintah harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat menengah ke bawah dan transparan dalam pelaksanaannya.
Bisnis
Selasa, 24 Des 2024

BP Tapera Berperan Aktif dalam Mensukseskan Program 3 Juta Rumah

BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah.
News
Rabu, 11 Des 2024

Rencana Omnibus Law Perumahan Jangan Ulang Kesalahan UU Ciptaker

Memang perlu terobosan untuk mengatasi masalah perumahan, tapi para ahli menilai omnibus law bukan jawaban yang tepat.
Ekonomi
Senin, 9 Des 2024

Ara Lanjutkan FLPP: Saya Tak Mau Sok-sokan Buat Program Baru

Maruarar mengaku program FLPP mendapat respons positif dari developer, peminat banyak dan kredit macet rendah.
Sosial Budaya
Jumat, 15 Nov 2024

Erick Thohir Sisir Lahan BUMN & Sitaan demi Program 3 Juta Rumah

Bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Erick bakal mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak digunakan dengan maksimal, termasuk tanah dari hasil sitaan korupsi.
Politik
Selasa, 5 Nov 2024

Maruarar Minta KPK Buatkan Sistem Pencegahan Korupsi

Maruarar Sirait juga mendorong agar aset-aset sitaan KPK dari kasus korupsi dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.
Sosial Budaya
Senin, 4 Nov 2024

Tantangan Berat Pemerintah demi Mewujudkan Program 3 Juta Rumah

Pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sekitar Rp5 triliun, sementara Ditjen Perumahan tahun 2024 sebesar Rp14 triliun.