Bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Erick bakal mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak digunakan dengan maksimal, termasuk tanah dari hasil sitaan korupsi.
Yang boleh tinggal: Masyarakat sekitar, ASN berpenghasilan rendah, TNI, Polri, milenial tak punya rumah, guru, dan masyarakat yang terdampak pembangunan.
Tanah sitaan Kejaksaan akan digunakan untuk perumahan rakyat oleh Kementerian PUPR. Saat ini kedua lembaga tersebut telah memulai proses pengadaan lahan.
Rencana kenaikan PPN 12% yang akan mengerek pajak Kegiatan Membangun Rumah Sendiri menjadi 2,4% lagi-lagi membebani rakyat di tengah turunnya daya beli.
Pemerintah memiliki PR yang belum tuntas untuk dapat mengatasi tingginya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai pemerintah terlihat tengah mencari pendapatan baru di tengah kondisi keuangan negara yang tengah tertekan saat pandemi COVID-19.
Dari 154 pengaduan yang diterima, porsi terbesar diduduki perumahan dengan jumlah 129 pengaduan, lalu diikuti oleh isu pinjaman online (P2P Lending) dengan jumlah 6 pengaduan.
Kementerian PUPR menargetkan bisa membangun 2.130 unit rumah khusus (rusus) yang diperuntukkan diantaranya bagi nelayan, masyarakat perbatasan, dan korban bencana pada 2019 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp551 miliar.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menilai Indonesia sedang krisis rumah rakyat, karena ada angka kekurangan rumah hingga 2020 diprediksi mencapai 20 juta unit.