Indeks Perumahan Rakyat

Pemerintah harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat menengah ke bawah dan transparan dalam pelaksanaannya.

BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah.

Memang perlu terobosan untuk mengatasi masalah perumahan, tapi para ahli menilai omnibus law bukan jawaban yang tepat.

Maruarar mengaku program FLPP mendapat respons positif dari developer, peminat banyak dan kredit macet rendah.

Bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Erick bakal mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak digunakan dengan maksimal, termasuk tanah dari hasil sitaan korupsi.

Maruarar Sirait juga mendorong agar aset-aset sitaan KPK dari kasus korupsi dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

Pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sekitar Rp5 triliun, sementara Ditjen Perumahan tahun 2024 sebesar Rp14 triliun.

Yang boleh tinggal: Masyarakat sekitar, ASN berpenghasilan rendah, TNI, Polri, milenial tak punya rumah, guru, dan masyarakat yang terdampak pembangunan.

Pemerintah mengajak berbagai pihak, mulai dari perusahaan pengembang perumahan hingga perbankan, untuk terlibat dalam program perumahan rakyat. 

Tanah sitaan Kejaksaan akan digunakan untuk perumahan rakyat oleh Kementerian PUPR. Saat ini kedua lembaga tersebut telah memulai proses pengadaan lahan. 

Rencana kenaikan PPN 12% yang akan mengerek pajak Kegiatan Membangun Rumah Sendiri menjadi 2,4% lagi-lagi membebani rakyat di tengah turunnya daya beli.

Menurutnya, kementerian atau lembaga hanyalah mesin untuk menjalankan program-program pemerintahan yang sedang berjalan.

Ahok mengatakan lebih sepakat DP kecil dibandingkan DP 0 persen sebagai solusi perumahan bagi warga Jakarta.

Fenomena akiya ini juga tak bisa dilepaskan dari permasalahan demografi penduduk Jepang.

Pemerintah memiliki PR yang belum tuntas untuk dapat mengatasi tingginya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.

Di akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda, persoalan permukiman rakyat ternyata masih jauh dari terselesaikan.

Sejak akhir abad 19, kota-kota Hindia Belanda tumbuh digenjot oleh liberalisasi ekonomi mengundang kedatangan banyak manusia.

Penguasa silih berganti, rakyat tetap kesulitan memiliki hunian yang layak di perkotaan.

Pandemi COVID-19 membuat program 1 juta rumah terhambat. Selain itu, mereka pun kini bersaing dengan swasta.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai pemerintah terlihat tengah mencari pendapatan baru di tengah kondisi keuangan negara yang tengah tertekan saat pandemi COVID-19.