Indeks Perumahan Rakyat

Banjir di Pekon Soponyono dan Pekon Way Liwok mencapai satu meter atau sekitar dada orang dewasa.

Menurut Fahri, dengan memberikan subsidi pada elemen tanah, harga properti bisa turun lebih dari 50 persen.

Apa saja penyebab pembangunan 3 juta rumah tak masuk proyek strategis nasional? simak selengkapnya.

Bupati Rudy akan melakukan percepatan pembangunan rumah tidak layak huni dalam APBD Perubahan 2025.

Pembangunan rumah rakyat di lahan lapas dinilai solusi cepat, tapi perlu kajian matang agar tak abaikan hak warga binaan dan potensi konflik sosial.

BI telah memberikan besaran kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp291,8 triliun hingga minggu kedua Maret 2025.

Maruarar Sirait segera bersurat kepada KPK untuk meminta izin penggarapan lahan bekas korupsi BLBI jadi program 3 juta perumahan rakyat.

Maruarar Sirait hingga Gus Ipul menemui pimpinan KPK membahas pencegahan korupsi di kementerian masing-masing.

Pemerintah harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat menengah ke bawah dan transparan dalam pelaksanaannya.

BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah.

Memang perlu terobosan untuk mengatasi masalah perumahan, tapi para ahli menilai omnibus law bukan jawaban yang tepat.

Maruarar mengaku program FLPP mendapat respons positif dari developer, peminat banyak dan kredit macet rendah.

Bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Erick bakal mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak digunakan dengan maksimal, termasuk tanah dari hasil sitaan korupsi.

Maruarar Sirait juga mendorong agar aset-aset sitaan KPK dari kasus korupsi dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

Pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sekitar Rp5 triliun, sementara Ditjen Perumahan tahun 2024 sebesar Rp14 triliun.

Yang boleh tinggal: Masyarakat sekitar, ASN berpenghasilan rendah, TNI, Polri, milenial tak punya rumah, guru, dan masyarakat yang terdampak pembangunan.

Pemerintah mengajak berbagai pihak, mulai dari perusahaan pengembang perumahan hingga perbankan, untuk terlibat dalam program perumahan rakyat. 

Tanah sitaan Kejaksaan akan digunakan untuk perumahan rakyat oleh Kementerian PUPR. Saat ini kedua lembaga tersebut telah memulai proses pengadaan lahan. 

Rencana kenaikan PPN 12% yang akan mengerek pajak Kegiatan Membangun Rumah Sendiri menjadi 2,4% lagi-lagi membebani rakyat di tengah turunnya daya beli.

Menurutnya, kementerian atau lembaga hanyalah mesin untuk menjalankan program-program pemerintahan yang sedang berjalan.