tirto.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng pengembang properti Agung Sedayu Group untuk membangun rumah gratis di Tangerang, Banten. Selain itu, untuk mempercepat implementasi program 3 juta rumah untuk rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP, Maruarar Sirait, juga menghibahkan tanahnya seluas 2,5 hektare.
“Saya rencananya 10 November 2024 mendatang akan melaksanakan ground breaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik perusahaan [saya], yang bangun rumahnya perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (29/10/2024).
Untuk membangun 3 juta rumah ini, menteri yang karib disapa Ara itu juga mengajak berbagai pihak, mulai dari perusahaan pengembang perumahan hingga perbankan untuk turut serta, baik melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang lainnya.
Pasalnya, kata dia, selain mampu mendorong investasi, pembangunan perumahan juga akan meningkatkan industri-industri lainnya sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara.
“Nanti kami lihat dulu kondisi dan lokasinya seperti apa. Silakan swasta bentuknya apa, bisa CSR atau apa saja yang penting ada rumah buat rakyat. Mau disewain nggak? Atau mau dijual juga nggak? Ya, saya maunya rumahnya gratis dikasih aja buat rakyat. Bisa saja besok di lokasi lain perusahaan lain seperti Intiland atau lainnya juga bisa bantu rumah,” imbuh dia.
Ia menambahkan, tidak masalah jika swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuknya. Menurutnya, hal yang penting adalah bagaimana bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan tepat sasaran.
“[Bantuan rumah] macam-macam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa, intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran. Kita ngasih BLT aja sering tidak tepat. Nanti data base penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah,” terangnya.
Terlepas dari itu, Ara berharap ke depannya tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif. Sebaliknya, pembangunan harus merata dengan dapat dihuni oleh masyarakat dari berbagai kalangan.
Meski begitu, kata dia, model pembangunan ini hanya bisa dilakukan jika pemerintah transparan, terbuka, kompeten, tidak sombong, tidak bersikap feodal, dan tidak sulit ditemui. Sebab, dengan itu akan meningkatkan kepercayaan swasta dan dapat ikut serta menjalankan program-program pemerintah.
"Rencana saya di situ ada guru berpenghasilan rendah, TNI berpenghasilan rendah, polisi berpenghasilan rendah. Karena TNI dan polisi kalau yang bintara atau tamtama jarang pindah tempat. Intinya jangan jadi hunian ekslusif, [harus] varisasi, ada ASN dan masyarakat juga sehingga bisa jadi role model atau percontohan rumah gratis,” ujar Ara.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
