Indeks Pergub Dki

Anies Baswedan, merevisi Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tertanggal 15 April 2015 tentang pembebasan PBB.

Walhi Jakarta menilai Pergub DKI Nomor 31 Tahun 2019 belum mengatur secara jelas pelibatan warga dalam penanganan banjir dan program naturalisasi sungai di ibu kota. 

Isi dalam pergub baru Nomor 187 Tahun 2017 susunan TGUPP menjadi empat bagian, penambahan uang tranportasi serta jumlah anggota TGUPP tak terbatas seperti pergub sebelumnya. 

Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak mengucurkan dana swakelola ke masyarakat dinilai Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus sebagai cara berpikir yang mundur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di DKI Jakarta akan tetap berjalan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub).

DPRD DKI Jakarta memberi peringatan kepada Pemprov DKI dan Gubernur Anies Baswedan akan adanya potensi penyelewengan pada pemberian dana swakelola kepada masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan peleburan Bazis DKI ke Baznas tuntas sebelum Maret 2019. Anies sudah mengeluarkan Pergub yang mengatur proses peleburan itu pada pertengahan bulan ini. 

Anggota DDPRD Komisi D Pandapotan Sinaga mengkritik rencana kebijakan kantong plastik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hingga kini belum ditandatangani.

Meski diteken hari ini, besaran UMP di DKI Jakarta tetap diumumkan pada 1 November 2018.

Pergub Nomor 102 Tahun 2018 dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan program OK OCE.

Pergub DKI Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca dimaksudkan mendorong budaya literasi bagi siswa agar gemar membaca buku dan menulis.

Ketua DPRD DKI mengkritik kenaikan tarif sewa 19 rusun karena tidak sesuai dengan kelayakan kondisi hunian tersebut.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia menyebut, izin untuk pedagang keliling memang dibutuhkan, tetapi bukan mempersempit ruang gerak para pedagang mencari nafkah.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan bahwa, Pergub nomor 18 tahun 2018 tersebut dapat memudahkan para pengusaha karena memangkas alur perizinan yang selama ini dinilai berbelit-belit.

"Ada kok, seharusnya ada. Nanti saya cek," kata Kepala Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta Yurianto saat ditanya soal Pergub DKI baru yang menghapus sejumlah syarat calon direksi BUMD di aturan lama.

Pergub itu akan memudahkan para pengusaha lantaran memangkas alur perizinan atau pengurusan di birokrasi.

"Selama 7 bulan, (warga korban penggusuran) dia dibebaskan, karena kan belum punya kerja dia. Dia pindah dari lokasi kumuh ke lokasi yang bagus gitu ya, rumah susun kita," ujar Agustino.

Pemprov DKI belum mengeluarkan aturan baru, YLKI tekankan pentingnya fasilitas transportasi publik.

Kebijakan yang akan diambil dishub Jakarta terkait putusan MA yang membatalkan Pergub Larangan Motor di Thamrin harus dikaji oleh biro hukum dan Dirlantas Polda Metro Jaya.

Pemprov DKI akan melakukan kajian terkait putusan MA yang membatalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin.