Indeks Perairan Natuna

Omninus law diperlukan lantaran selama ini ada 17 Undang-Undang yang berbeda mengatur soal keamanan laut.

Menteri Edhy Prabowo mengatakan kapal-kapal itu belum tentu menangkap ikan secara ilegal di Natuna.

Nelayan Pantura mengeluhkan mahlanya ongkos BBM saat diminta pemerintah cari ikan di perairan Natuna.

AHY dan Prabowo sama-sama mendukung upaya diplomasi dalam menyelasaikan masalah di Natuna.

Mahfud MD mengatakan akan mengirim 120 nelayan untuk melaut di Natuna.

Cina semakin menantang kedaulatan Indonesia tapi Prabowo dan Luhut justru menunjukkan sikap ramah terhadap pencuri ikan.

Pemantauan udara yang dilakukan pasukan TNI menemukan penggunaan pukat harimau di Laut Natuna oleh kapal nelayan China. 

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya TNI Yudo Margono menilai hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok harus dipertahankan.

Nelayan diminta tetap melaut, sebab ada kapal perang TNI yang siaga siap membantu.

Bupati Natuna minta administrasi pemerintahannya ditingkatkan menjadi wilayah provinsi khusus.

Sejumlah nelayan lokal tidak berani melaut karena kerap diganggu kapal-kapal ikan asing di laut Natuna. 

Pemerintah Indonesia mengubah nama perairan di utara Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, dari semula bernama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Pergantian nama yang erat dengan kedaulatan negara.

Perubahan nama wilayah perairan itu disesuaikan agar sejalan dengan sejumlah kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia dan Vietnam bersepakat meredam ketegangan akibat insiden tenggelamnya kapal nelayan negara jiran itu di perairan Natuna saat kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyergapan.

TNI akan membangun pangkalan pesawat atau TNI Angkatan Udara, pangkalan kapal atau TNI Angkatan Laut, dan pangkalan TNI Angkatan Darat di Pulau Natuna.

Kawasan perairan Natuna merupakan titik potensial untuk menjadi poros maritim dunia.

Dengan 2/3 wilayahnya berupa laut dan air, Indonesia harus mampu memanfaatkan posisi strategis yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik

Pembukaan izin pengusaha asing untuk mengambil ikan di perairan Natuna hanya akan menghancurkan nelayan tradisional karena kapal asing dilengkapi alat tangkap yang canggih.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan masuknya investor asing di sektor perikanan dapat membantu kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.