Indeks Perairan Natuna

BMKG memantau kecepatan angin tertinggi berada di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas-Kepulauan Natuna, dan perairan barat Kepulauan Mentawai.

Pada Selasa (6/4/2021) pukul 16.15 WIB, di Perairan Natuna telah melintas pesawat tempur asing diperkirakan jenis F-18 Hornet.

Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mengakui bahwa perairan Natuna adalah wilayah Indonesia.

Pemerintah disarankan untuk mengeksploitasi sumber daya laut yang ada di Natuna dengan diikuti konservasi alam.

Perlunya regulasi kelautan disatukan menjadi omnibus law bidang pengamanan laut, salah satunya mengatasi kisruh perairan Natuna.

Hikmahanto berharap Indonesia memiliki penjaga pantai yang lebih kuat hingga bisa menguasai lautan di sana.

Pemerintah Jepang melalui Menlu Motegi Toshimitsu menyampaikan komitmennya untuk mendukung prioritas Pemerintah RI di bidang ekonomi dan peningkatan SDM Indonesia.

Jepang terlibat dalam pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) tahap pertama di Natuna.

Jokowi mengajak Jepang berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan di Natuna, Kepulauan Riau.

Pemerintah Indonesia akan membangun pangkalan angkatan laut di Kepulauan Natuna, kata Menkopolhukam Mahfud MD.

Duta Besar Republik Rakyat China untuk Indonesia, Xiao Qian menegaskan polemik Laut Natuna tidak akan mengganggu hubungan ekonomi China-Indonesia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI AL untuk menghalau kapal-kapal asing yang mengambil ikan di ZEE.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Rudianto Tjen mendesak pemerintah melakukan peninjauan perjanjian dagang dengan Cina jika masih "membandel" di perairan Natuna.

Menurut Rudianto pendekatan militer harus segera dilakukan bila Cina makin membandel di Natuna.

Presiden Jokowi bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma menuju ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu pagi.

Keputusan pemerintah mengirim nelayan Pantura ke Natuna dinilai tak serta-merta menjadi solusi saingi kapal Cina di perairan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa isu Natuna tak menggoyahkan jalinan kemitraan strategis negaranya dengan Indonesia.

Presiden Jokowi dikabarkan akan mengunjungi Kabupaten Natuna, namun belum diketahui jadwalnya.

DPR merespons persepsi publik yang menilai Menhan Prabowo Subianto bersikap "lembek" terhadap penyelesaian sengketa di perairan Natuna.

Omninus law diperlukan lantaran selama ini ada 17 Undang-Undang yang berbeda mengatur soal keamanan laut.