Polemik Perairan Natuna

PDIP Desak Pemerintah Tinjau Ulang Perjanjian Dagang dengan Cina

Oleh: Haris Prabowo - 8 Januari 2020
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Rudianto Tjen mendesak pemerintah melakukan peninjauan perjanjian dagang dengan Cina jika masih "membandel" di perairan Natuna.
tirto.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Rudianto Tjen merespons isu sengketa di perairan Natuna yang melibatkan Indonesia dan Cina yang ramai dibahas beberapa waktu terakhir.

Rudianto mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah berani dengan melakukan peninjauan perjanjian dagang dengan Cina jika masih "membandel" di perairan Natuna.

"Kalau seandainya masih saja menurut kita itu masih ngeyel, memang pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap. Ya, tentu saja meninjau kembali semua perjanjian atau kerja sama dagang yang kita lakukan dengan Cina selama ini," kata Rudianto saat ditemui di Kantor PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020) siang.

"Untuk itu saya pikir ini adalah kehormatan pada republik kita ini. Apa pun harus kita lakukan untuk Republik Indonesia ini," kata dia.

Ia mengatakan Komisi I DPR RI masih terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk membahas masalah Natuna kendati masih dalam masa reses.

"Jadi memang posisi sekarang, DPR sekarang reses, tapi melalui percakapan-percakapan di grup WhatsApp, kami mendukung pemerimtah Indonesia melakukan penekanan kepada RRC ini," kata dia.

Pada Minggu (5/1/2020) masih ada kapal nelayan Cina yang bertahan di Laut Natuna. Tak hanya kapal nelayan, mereka juga didampingi kapal milik otoritas pemerintahan Cina.

TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Laut Natuna. Operasi ini tetap akan dilanjutkan dan tak memiliki batas waktu sampai kapal Cina betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia.


Baca juga artikel terkait INSIDEN NATUNA atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
DarkLight