tirto.id - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengunjungi Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menyusul adanya ketegangan dengan Cina di Laut Natuna Utara. Namun, belum diketahui jadwal pasti kapan Jokowi akan menyambangi Natuna.
Dilansir dari Antara, Selasa (7/1/2020) tim pendahuluan Kepresidenan telah melakukan pertemuan dengan Bupati Natuna Hamid Rizal bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempersiapkan kunjungan kerja Presiden Jokowi. Pertemuan ini digelar pada Senin (7/1/2020) kemarin.
Tim Kepresidenan belum bisa memastikan waktu kunjungan Jokowi ke Natuna, namun persiapan dilakukan mulai hari ini. Saat dijumpai usai melakukan rapat persiapan, Komandan Tim Advance, Deni mengatakan persiapan memang telah dilakukan dan tim akan segera bekerja.
"Kami tim teknis mas, nanti aja, kami belum bisa pastikan," kata Deni saat ditemui Antara.
Sementara itu, jelang kunjungan Presiden, beberapa hotel telah penuh dipesan tamu penting sejak Senin (6/1/2020). Pantauan Antara, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah tiba di Natuna, Selasa siang.
"Untuk VIP tidak ada lagi bang, sudah penuh," kata kasir hotel Elmas, begitu juga dengan beberapa hotel lainnya di Ranai saat di hubungi Antara.
Sebelumnya, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Cina di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia.
Semangat TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI ini tak didukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah Indonesia justru memilih upaya damai dengan melakukan diplomasi ketimbang menangkap kapal pencuri ikan asal Cina.
Hal itu terlihat dari ucapan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menanggapi tenang polemik laut Natuna yang jelas-jelas diklaim oleh Cina sebagai bagian dari wilayahnya. Tak hanya Prabowo yang menanggapi santai, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan juga meminta perkara ini tak perlu dibesar-besarkan.
Sontak, pernyataan dua mantan jenderal TNI ini mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Mereka dinilai terlihat lembek dan tak garang kala berhadapan dengan Cina. Padahal, sosok dua menteri Jokowi ini dikenal beberapa kali dalam retorikanya tampak garang.
Pemerintah pun berencana mengirimkan nelayan-nelayan asal Pantai Utara (Pantura) Jawa ke Natuna dan mengizinkannya mencari ikan di sana. Namun, rencana ini mengalami kendala biaya. Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Tegal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Riswanto mengatakan, para nelayan Pantura ini mengeluhkan beban biaya BBM bagi operasional kapal mereka.
“Kendala banyak. Karena untuk kapal kapal di atas 30 kors ton kita memakai bbm industri. Sedangkan biaya untuk ke natuna tidak sedikit. Paling besar adalah biaya operasional terkait harga BBM,” ucapnya kepada wartawan saat ditemui di Kemenkopolhukam, Senin (6/1/2020).
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Bayu Septianto
