PDIP Nilai Pendekatan Militer Harus Dilakukan Lawan Cina di Natuna

tirto.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Rudianto Tjen menilai penting bagi pemerintah Indonesia melakukan pendekatan militer dalam menghadapi gangguan kedaulatan dari Cina di wilayah perairan Natuna. Menurut Rudianto pendekatan yang militeristik harus segera dilakukan bila Cina masih terus melanggar batas batas-batas kedaulatan Indonesia.

"Secara hukum saya pikir seandainya China masih bermain-main di sana, pendekatan militer adalah pilihan paling bagus yang harus kita lakukan. Karena secara hukum nasional dan internasional itu menjadi hak Republik Indonesia," kata Rudianto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020) siang.

Menurut Rudianto, secara legalitas sudah jelas bahwa perairan di daerah Natuna masih masuk ke wilayah administratif Indonesia secara berdaulat.

Ia berharap Kementerian Luar Negeri RI masih terus melakukan penekanan kepada Cina dan jangan sampai memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan sengketa Natuna ini.

"Kalau ini belum tuntas, pihak negara sebelah masih main-main sama republik kita, saya pikir pendekatan operasi militer itu harus dilakukan untuk membawa wibawa bangsa republik kita," tegasnya.

Minggu (5/1/2020) masih ada kapal nelayan Cina yang masih bertahan di Laut Natuna. Tak hanya kapal nelayan, mereka juga didampingi kapal milik otoritas pemerintahan Cina.

TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Laut Natuna. Operasi ini tetap akan dilanjutkan dan tak memiliki batas waktu sampai kapal Cina betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia.

Pemerintah berencana mengirim nelayan dari Pantura, Jawa Barat untuk menangkap ikan di perairan Natuna. Alasannya, kapal ikan asing dari Cina hingga Vietnam masuk ke perairan milik Indonesia itu karena kurangnya aktivitas nelayan lokal di perairan itu, kata Menkopolhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengaku, saat ini sudah mendapat 120 nelayan Pantura yang mau dikirim ke Natuna. Ia pun berjanji akan memperlancar izin dan memberi perlindungan agar saat melaut mereka tidak diganggu kapal-kapal asing. “Sekarang dimasuki karena kita kurang hadir di sana,” kata Mahfud MD, di kantornya, Senin (6/1/2020).