Presiden Jokowi Bertolak ke Natuna Saat Situasi Masih "Panas"

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu pagi, dalam rangka kunjungan kerja.

Jokowi dan rombongan bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kepala Negara dan rombongan menumpang Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 dan bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Natuna sekitar pukul 07.30 WIB, seperti disampaikan dalam rilis setkab.go.id.

Tampak ikut dalam rombongan antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Wamen ATR Surya Chandra, Jubir Presiden Fadjroel Rahman.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Selain meninjau jajar kapal, Presiden juga direncanakan bertemu dengan nelayan di Kabupaten Natuna.

Setelah itu, Presiden akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Selesai acara, Kepala Negara akan menuju Pangkalan TNI AU Raden Sadjad untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta.

Sebelumnya Komandan Korem 033/WP Brigjen Gabriel Lema memimpin apel gelar pasukan operasi pengamanan VVIP Presiden Jokowi yang akan berkunjung ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1).

Dalam siaran pers yang diterima, apel ini digelar di Lapangan Dirgantara, Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Kecamatan Bunguran Timur, Natuna, Selasa (7/1) sore.

Peserta apel diikuti oleh 500 personel gabungan yang meliputi TNI-Polri, Damkar, Basarnas, Dishub dan Satpol PP Kabupaten Natuna.

Dia menyatakan pengamanan VVIP bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pribadi Presiden RI, serta menjamin keamanan wilayah yang dikunjungi oleh Presiden RI.

Kemudian bermaksud untuk mengantisipasi segala ancaman terhadap keselamatan dan keamanan pribadi Presiden RI.

Situasi terakhir di perairan Natuna, kapal Cina terus membandel mondar-mandir di wilayah tersebut. Indonesia meresponsnya dengan menambah armada.

Pelanggaran atas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, termasuk kegiatan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang dilakukan kapal penjaga pantai Cina, 24 Desember 2019 lalu, akan berbuntut panjang jika melihat bagaimana para pejabat Indonesia meresponsnya.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia sempat memprotes tindakan itu lewat pemanggilan Duta Besar Cina untuk Indonesia, Senin (30/12/2019). Namun protes ini tampak tak digubris.

Sayangnya, semangat TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI ini tak didukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah Indonesia justru memilih upaya damai dengan melakukan diplomasi ketimbang menangkap kapal pencuri ikan asal Cina.