Menuju konten utama

Mahfud MD: Pemerintah akan Bangun Pangkalan Angkatan Laut di Natuna

Pemerintah Indonesia akan membangun pangkalan angkatan laut di Kepulauan Natuna, kata Menkopolhukam Mahfud MD.

Mahfud MD: Pemerintah akan Bangun Pangkalan Angkatan Laut di Natuna
Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) memimpin Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (27/12/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

tirto.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Muhammad Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan membangun pangkalan angkatan laut di Kepulauan Natuna.

Rencana tersebut, kata Mahfud MD, digagas Bappenas sebagai salah satu bagian upaya penguatan pertahanan Indonesia.

"Bappenas mau membangun pangkalan angkatan laut, ini rasanya membangun pangkalan angkatan laut di Natuna, tadi Pak Suharso Monoarfa bicara ke saya," kata Mahfud usai rapat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Mahfud MD mengatakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mempunyai skenario-skenario penguatan pertahanan Indonesia. Namun, ia tidak merinci selain pembangunan pangkalan laut di Natuna.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membenarkan rencana pembangunan pangkalan angkatan laut di Natuna. Menurut dia, hal ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintahan Jokowi.

"Iya. Itu masuk dalam RPJMN itu saja," kata Suharso singkat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis.

Namun, Suharso enggan berkomentar masalah besaran anggaran hingga waktu pelaksanaan. Ia mengatakan, pelaksanaan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

Selain pangkalan angkatan laut, Suharso juga membenarkan ada pembangunan pangkalan untuk kapal ikan milik nelayan. Ia mengatakan, pembangunan pangkalan kapal ikan tidak hanya di Natuna saja.

"Itu bukan hanya Natuna, kita punya enam titik," kata Suharso.

Suharso tidak merinci 5 lokasi lain. Satu lokasi selain Natuna yang diingat Suharso adalah daerah Saumlaki, Maluku. Semua proyek tersebut berjalan dalam kurun waktu 5 tahun. Namun, pelaksanaan pembangunan berbeda-beda.

"Itu KKP (untuk pangkalan ikan), kalau Kemhan pangkalan laut tadi," kata politikus PPP itu.

Baca juga artikel terkait LAUT NATUNA atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Hukum
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz