Indeks Pengemudi Ojek Online

Sebelum status pekerja formal, yang dibutuhkan oleh pengemudi ojol saat ini adalah soal legalitas ojol.

Koordinator aksi unjuk rasa pengemudi ojol berupaya mengondusifkan suasana kembali dengan menyalakan lagu dangdut.

Poin utama tuntutan para pengemudi ojol dan kurir perusahaan logistik tersebut merujuk pada Revisi Perkemenkominfo Nomor 1 Tahun 2012.

Pemerintah perlu hati-hati jika ingin merealisasikan harga BBM khusus bagi pengemudi ojol karena bisa membebani APBN.

Sejumlah pengemudi ojek online di Jakarta mengaku pendapatannya bertambah setelah tarif baru diberlakukan Kemenhub sejak 1 Mei 2019. Namun, jumlah penumpang juga menurun drastis.  

Garda Indonesia menyambut baik penetapan tarif ojek online oleh Kemenhub. Namun, organisasi driver ojek online itu berharap nilai tarif diperbaiki dalam evaluasi setiap tiga bulan.

Garda Indonesia masih membahas tawaran yang diajukan pemerintah soal tarif ojek online Rp10 ribu per 5 Km pertama dengan para driver. Sebab, usulan driver ialah Rp12 ribu per 5 Km pertama.

Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia meminta pemerintah dan aplikator menyediakan shelter untuk tempat "ngetem" para pengemudi ojek online.

Kemenhub akan menetapkan tarif ojek online pada Senin, 25 Maret 2019. Penetapan itu mundur dari rencana semula, yakni pekan ini.

Permenhub 12/2019 tidak hanya mengatur keamanan sepeda motor yang dipakai untuk ojek online. Aturan baru itu juga mewajibkan driver ojek online memakai sejumlah atribut. 

Kemenhub telah mengeluarkan aturan baru mengenai aturan ojek online, salah satunya melarang "ngetem" di pinggir jalan.

Kemenhub menyatakan pembahasan ketentuan tarif ojek online akan tuntas pada pekan ini.  

Kemenhub membuka peluang menetapkan tarif ojek online di nilai Rp3000/km. Angka itu berpeluang dipatok sebagai batas atas tarif.