Indeks Pengampunan Pajak

Program amnesti pajak memberikan pengampunan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas harta maupun aset yang belum dilaporkan dalam periode 1985-2015. Amnesti pajak juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk patuh kepada kewajiban perpajakan.

Pemasukan dari Program Tax Amnesty Tahap Ketiga, yang sudah berlangsung sebulan, ternyata masih sangat minim dan hanya didominasi setoran UMKM.

Ken mengatakan bahwa bagi wajib pajak yang sudah ikut amnesti pajak, kemudian Ditjen Pajak menemukan ada harta yang belum dilaporkan pada surat pernyataan harta (SPH), harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak penghasilan dengan tarif normal serta sanksi kenaikan 200 persen dari pajak yang kurang dibayar.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad mengakui bahwa total dana repatriasi yang masuk hingga 27 Januari 2017 belum sesuai dengan komitmen yang dinyatakan wajib pajak pada periode I amnesti pajak sebesar Rp140 triliun.

Surat elektronik (surel) kembali dikirimkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kepada sejuta Wajib Pajak (WP) sebagai upaya imbauan untuk mengikuti program amnesti pajak setelah sebelumnya Jenderal Pajak telah mengirim surel kepada 204.125 WP.

Pemerintah akan memidanakan pengemplang pajak begitu program tax amnesty tahap tiga usai

Pemerintah akan memaksimalkan pemasukan dari program Tax Amnesty periode ketiga untuk mengejar realisasi target pemasukan pajak 2017

Pemerintah sedang mencari solusi agar dana repatriasi hasil program amnesti pajak banyak yang masuk ke Indonesia

Akhir tahun 2016, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup pada angka 5.296. Tahun ini, ia diprediksi menyentuh level 6.000.

Program amnesti pajak periode kedua akan berakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau semua pelaku UMKM juga memanfaatkan program tersebut.

Pendapatan dari uang tebusan pada pengampunan pajak periode dua ternyata tak terlalu spektakuler. Tak seperti periode pertama yang bisa mencapai Rp97,2 triliun.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, para pengusaha di bidang tambang yang mengikuti tax amnesty masih minim. Mereka pun diimbau untuk turut serta dalam program pengampunan pajak tersebut.

Peningkatan jumlah pemilik NPWP tidak berbanding lurus dengan kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT yang berperan penting untuk menggali potensi pajak. Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang selama ini belum terselesaikan. Akankah amnesti pajak menjadi jawaban?”

Menteri Keuangan Sri Mulyani terus mendorong para pemilik perusahaan atau CEO mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomitmen meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk jaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penerimaan negara dari pajak dinilai mampu memutus rantai kesenjangan sosial dan kemiskinan. Karenanya, Sri Mulyani menjelaskan, perlu dilakukan upaya menaikkan rasio penerimaan pajak yakni melalui program amnesti pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani terus menggencarkan program amnesti pajak dengan memasukkan sembilan profesi sebagai target "tax amnesty".

Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun dengan total tebusan sebesar Rp93,49 triliun.

Amnesti pajak telah menunjukkan hasil memuaskan pada periode pertama. Capaian ini dinilai sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuliskan surat pribadi yang menyatakan penghargaannya atas keberhasilan program Tax Amnesty tahap satu.