Indeks Pengampunan Pajak

Perusahaan yang pernah dikelola oleh Presiden Jokowi juga mengikuti program pengampunan pajak. Sedangkan Jokowi secara pribadi tak mengikuti karena tak memiliki harta yang perlu dilaporkan.

Hingga hari terakhir periode pertama program tax amnesty, uang tebusan yang terkumpul sudah mencapai Rp95,6 triliun. Pemerintah merasa puas karena hasil dari tax amnesty ini melebihi ekspektasi.

Presiden Joko Widodo bersama bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Ken Dwijugeasteadi usai meninjau jalannya program pengampunan pajak hari terakhir periode pertama di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta.

Hari Jumat (30/9) merupakan batas waktu pengampunan pajak periode pertama untuk repatriasi atau deklarasi dalam negeri dengan tarif tebusannya sebesar dua persen.

Bos Indofood Franky Welirang (kanan) dan Yusuf Mansur (kiri) mendeklarasikan diri ikut program tax amnesty di hari terakhir dengan mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jl. Gatot Subroto , Jakarta.

Program amnesti pajak hingga pagi ini telah terkumpul jumlah harta sebesar Rp3.195 triliun. Angka ini dipastikan akan terus bertambah mengingat 30 September sebagai hari terakhir periode pertama amnesti pajak.

Dana tebusan amnesti pajak hingga Rabu (28/9/2016) siang baru mencapai Rp54,3 triliun atau sekitar 32,9 persen dari target Rp165 triliun. Padahal, dana tebusan ini diharapkan bisa menambal defisit APBN-P 2016. Bagaimana cara pemerintah menyiasati defisit ini?

Satu per satu para pengusaha kakap menunjukkan batang hidungnya secara terang-terangan mengikuti program amnesti pajak. Presiden Jokowi menyebut amnesti pajak salah satu yang tersukses di dunia terutama dari jumlah harta yang dideklarasikan. Namun, untuk repatriasi, hasilnya masih sangat minim. Artinya, niatan awal amnesti pajak untuk menarik dana dari luar negeri belum bisa disebut sukses.

Dirjen Pajak mengaku tak puas atas hasil amnesti pajak yang dinilai masih jauh dari target. Jangka waktu periode I program Amnesti Pajak yang terlalu pendek menjadi salah satu kendala.

Menjelang akhir periode pertama program amnesti pajak, Dirjen Pajak memberikan kemudahan pelayanan. Bagi para Wajib Pajak diperbolehkan hanya melampirkan surat pernyataan terlebih dahulu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan amnesti pajak bukan perbuatan ilegal sehingga para wajib pajak yang mempunyai aset di Singapura tidak sewajarnya khawatir apabila ingin ikut serta dalam program amnesti pajak ini karena program amnesty pajak sudah dilindungi oleh undang-undang.

Beberapa bank di Singapura mengadukan pada polisi setempat sejumlah nama kliennya yang mengikuti program amnesti pajak. Dari pengaduan itu, polisi Singapura akan melakukan penyelidikan lebih lanjut baik terhadap klien maupun bank itu.

Pengusaha nasional Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto (tengah) dikawal usai melaporkan harta kekayaannya di Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Besar IV Sudirman, Jakarta.

Seiring dengan kebijakan amnesti pajak dan upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, belanja properti orang Indonesia di Singapura meningkat drastis. Penjualan awal tahun ini sampai Agustus melipat empat kali dibanding seluruh penjualan tahun lalu. Apakah ini modus penghindaran pajak?

Bos Mahaka Grup Erick Thohir dan Bos Adaro Energy Garibaldi Thohir (Boy Thohir) mendeklarasikan diri ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty dengan mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar di Jalan Sudirman, Jakarta.

Belum ada angka pasti berapa besar uang warga Indonesia yang diparkir di Singapura. Tetapi bukan berarti tak bisa dikira-kira. Data dana deklarasi program amnesti pajak menunjukkan bahwa 80 persen uang orang Indonesia yang ada di luar negeri berada di Singapura.

Masalah pada perusahaan-perusahaan di Indonesia bukan sekedar soal pajak. Membayar pajak hanyalah secuil kecil kewajiban perusahaan. Dalam konteks yang lebih besar, perusahaan punya tanggung jawab sosial, yang dikenal dengan corporate social responsibility (CSR). Intinya, dalam melakukan operasi bisnis perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi berbagai ketentuan hukum dan standar etika, juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa aktivitas bisnisnya tidak menimbulkan dampak negatif.

Tiga organisasi buruh resmi menggugat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang amnesti pajak di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut didasarkan pada ketidakadilan UU Amnesti Pajak yang mengakibatkan para pengusaha pengemplang pajak diampuni hukumannya. Hal ini menciderai rasa keadilan buruh yang selama ini patuh membayar pajak.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 sebagai peraturan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak berisi ketentuan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp4,5 juta per bulan tidak wajib mengikuti program amnesti pajak.

Pemerintah melakukan pemotongan anggaran dalam APBN 2016. Langkah ini merupakan antisipasi dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan tidak mencapai target. Bolong penerimaan diperkirakan lebih dari Rp200 triliun. Bagaimana bisa?