Indeks Pengampunan Pajak

Pemerintah melakukan pemotongan anggaran dalam APBN 2016. Langkah ini merupakan antisipasi dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan tidak mencapai target. Bolong penerimaan diperkirakan lebih dari Rp200 triliun. Bagaimana bisa?

Pemerintah berharap banyak pada dana repatriasi program amnesti pajak atau Tax Amnesty. Namun, pelaksanaan UU Pengampunan Pajak ini tidaklah mudah, karena banyak yang berusaha mengganjal. Akankah pemerintah dapat melewati segala rintangan tersebut?

Pro dan kontra muncul saat pemerintah menetapkan sejumlah bank persepsi dana repatriasi hasil tax amnesty. Jika pada awalnya hanya ditunjuk empat bank BUMN, kemudian ditambah bank swasta nasional menjadi tujuh bank. Belakangan, ditambah lagi menjadi 19 bank yang di dalamnya terdapat bank asing.

Pemerintah telah menunjuk 18 bank persepsi khusus untuk menampung dana repatriasi hasil tax amnesty. Empat di antaranya merupakan bank asing. Mengapa harus melibatkan bank asing?

Pemerintah Afrika Selatan sukses menjalankan kebijakan tax amnesty di negerinya. Sementara Argentina, Chili dan Kolumbia gagal. Pemerintahan Jokowi dituntut melakukan reformasi perpajakan.

BNI membidik limpahan dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak sebesar Rp75 triliun, yang likuiditas tersebut akan memungkinkan perseroan untuk memperluas ruang penurunan suku bunga pinjaman.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, deklarasi harta wajib pajak dalam program amnesti pajak sudah mencapai Rp400 miliar. Sementara, Surat Pemberitahuan (SP) yang sudah masuk ke Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka program pengampunan pajak, kata Mardiasmo, sudah lebih dari 20 berkas.

Apindo menilai kebijakan tax amnesty dapat mendorong perkembangan industri lokal, sebab dengan adanya tax amnesty ini, maka kredit untuk sektor riil akan bergulir lebih kencang seiring dengan ketersediaan dana yang lebih besar.

Pada acara 'Sosialisasi Amnesti Pajak' di Jakarta, Kamis (21/7/2016), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan amnesti pajak menunjukkan bahwa negara mencintai para pengusahanya.

Presiden Jokowi melakukan sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) kepada sejumlah pelaku usaha di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (21/7/2016) sore.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, para wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak tidak akan dipungut biaya. Tak hanya itu, program ini pun menjamin kerahasiaan identitas para wajib pajak.

DJP juga akan meluncurkan aplikasi pelayanan tax amnesty dan nomer hotline 1500745.

Dana dari repatriasi modal dan deklarasi aset program pengampunan pajak diyakini Menteri Keuangan dapat memberikan dampak besar dalam perekonomian nasional, khususnya sektor investasi, sehingga mampu menekan tantangan perekonomian global.

Penerapan UU Pengampunan Pajak akan berhasil bila pemerintah melakukan tindak lanjut dengan mengambil langkah-langkah kebijakan seperti reformasi pajak.

Penerapan kebijakan tax amnesty akan diterapkan setelah Lebaran, dimana Keppres sudah keluar dan akan ada tim yang dibentuk dari kementerian terkait, demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

DJP Kementerian Keuangan telah memiliki data dari para WNI yang menyimpan modal maupun memiliki aset di luar negeri dan selama ini belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar. Untuk itu, seluruh para wajib pajak diharapkan terlibat sukarela dalam kebijakan pengampunan pajak.

Perekonomian global saat ini dalam kondisi yang sulit, namun pemerintah berani menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dalam APBNP 2016 karena ada kebijakan pengampunan pajak. Menteri Keuangan menilai, repatriasi modal sebagai dampak kebijakan pengampunan pajak akan mendorong pertumbuhan investasi.

Menurut Menteri Keuangan, hanya ada tiga kriteria WP yang tidak boleh mengikuti pengampunan pajak yaitu mendapatkan penyidikan, dalam proses peradilan dan menjalani hukuman pidana, seluruhnya atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan tax amnesty bukan pintu masuk kejahatan baru, dan tidak melindungi pelaku pidana.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Nasional atau pengampunan pajak (tax amnesty) akhirnya akan masuk pembahasan rapat paripurna DPR-RI. Persoalan krusial dalam RUU yang gagal disepakati tahun lalu ini satu per satu sudah mencapai titik temu antara pemerintah dan DPR. Tax amnesty ini jadi taruhan pemerintah dan legislatif. Bagaimana bila tak efektif?