Indeks Pemprov Dki Jakarta

Warga masih menolak harga sewa Rp600-700 ribu per bulan karena dinilai terlalu mahal.

Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah & hasil penyelesaian konflik pertanahan.

Heru Budi Hartono berjanji akan membahas harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) dengan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Sudah sengsaralah kami tinggal di sini. Dari bawah dihantam air banjir rob. Di udara dihantam debu batubara."

Tim kecil tersebut khusus untuk membahas tata ruang setelah Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN).

Widi Amanasto dicopot dari posisi direktur utama dan digantikan Iwan Takwin.

Menteri Bappenas menyebut Jakarta hanya akan memiliki gubernur sebagai kepala daerah tanpa bupati atau wali kota.

Pemprov Jakarta dan Bappenas akan membentuk tim kecil membahas rencana detil tata ruang Jakarta pasca tak berstatus IKN.

Sebanyak 123 keluarga eks Kampung Bayam belum bisa menempati rumah susun di sebelah utara JIS karena masalah tarif sewa dan uang kontribusi.

Warga menilai Kasudin LH Jakarta Utara Hariadi sangat lamban dalam menangani pencemaran debu batubara di Rusunawa Marunda.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan PTTUN terkait UMP 2022.

DKI akan memangkas subsidi tiket Transjakarta sebesar Rp700 miliar dan menghapus anggaran Rp38 Miliar untuk jalur sepeda demi hibah ke Forkopimda TNI-Polri.

Putusan PTTUN menguatkan putusan PTUN Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT yang isinya menyatakan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2022 senilai sekitar Rp4.573.8454.

Dishub DKI sebut aktivitas hewan jenis apa pun tidak termasuk sebagai kegiatan yang dapat dilakukan di HBKB. Apa alternatifnya?

Pemprov DKI Jakarta diminta untuk membuat pergub baru terlebih dahulu sebagai pengganti regulasi sebelumnya.

VP Corporate Secretary PT Jakpro, Syachrial Syarif mengklaim, pengisian posisi-posisi baru maupun eksisting telah dilakukan melalui proses penilaian.

Jam masuk sekolah tidak perlu diubah dalam kebijakan pengaturan jam kerja sebagai upaya mengatasi kemacetan di Jakarta.

Diperkirakan 70% RPTRA yang dibangun era Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu rusak karena tak ada biaya perawatannya.

Ketentuan ini berlaku untuk Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda Provinsi DKI Jakarta yang melakukan penanganan risiko bencana selama musim penghujan.

Mereka melaporkan tidak menerima bantuan sosial (Bansos) melalui meja aduan yang dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.