tirto.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menegaskan pentingnya memilih calon gubernur yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk membenahi program-program pendahulu yang menjadi berantakan selama kepemimpinan Anies Baswedan. Selama masa jabatannya, PSI menilai Anies lebih suka mengklaim pekerjaan orang lain, melakukan rebranding lalu mengklaim hal tersebut untuk dijadikan bahan kampanye.
Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, William Sarana Aditya, menyampaikan bahwa salah satu contoh paling mencolok dari kerusakan yang dilakukan oleh Anies adalah kekacauan data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran hingga mencapai satu juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki oleh Pj Gubernur dalam dua tahun terakhir," ujar William.
Selain KJP, ada beberapa program lain yang sudah baik namun justru tidak dilanjutkan oleh Anies, seperti pembangunan LRT, sodetan Ciliwung, dan juga pembangunan RPTRA.
"Program-program yang baik dan membantu menyelesaikan permasalahan kota Jakarta justru tidak dilanjutkan, serta program yang dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan yang serampangan. Anies lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program-program ini berjalan efektif," lanjut William.
Anies juga tampak berusaha menghapus jejak warisan kebijakan Jokowi sebagai Gubernur Jakarta di masa lalu dengan cara melakukan rebranding, seperti KJP menjadi KJP Plus, lalu diklaim sebagai legacy Anies untuk bahan kampanye.
"Bahkan saya lihat, Anies juga berusaha menghapus peninggalan kawannya sendiri, Sandiaga Uno. Misalnya OK-OCE menjadi Jakpreneur, OK-Otrip menjadi Jaklingko," tambah William.
William juga menegaskan bahwa untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ditinggalkan oleh Anies, Jakarta membutuhkan calon gubernur yang memiliki nyali dan komitmen untuk membereskan semua kekacauan tersebut.
"Pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak mencerminkan sifat kenegarawan dan tidak layak untuk dipilih," tegas William.
PSI berkomitmen untuk mendukung calon gubernur yang memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi Jakarta. Pemimpin ke depan juga harus bisa memastikan program-program yang baik untuk warga dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
"Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa calon yang diusung nanti benar-benar mampu menghadirkan solusi nyata untuk Jakarta yang lebih baik. Pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak layak untuk dipilih," tutup William.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Anggun P Situmorang