tirto.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik kebijakan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang menunjuk 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi tim Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Menurutnya, Raja Juli harus membuka transparansi rekrutmen para kader partainya untuk menjadi bagian dari tim FOLU Net Sink 2030, dengan alasan telah menjadi perhatian publik saat ini. Terlebih, mengenai kompetensi mereka yang notabene berasal dari latar belakang politisi.
"Kami bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya," kata Alex dalam keterangan pers, Jumat (7/3/2025).
Selain mempertanyakan mengenai kapasitas dan kapabilitas 11 kader PSI tersebut, Alex juga mengkritisi terkait honorarium yang mereka terima.
Menurutnya, honorarium 11 kader PSI tersebut yang mencapai puluhan juta akan membuat pemerintah menjadi gagal dalam menjalankan birokrasi yang berbasis meritokrasi dan transparan.
"Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud," kata dia.
Alex menantang jika Raja Juli tidak berani terbuka dalam membuka data mengenai jabatan 11 kader PSI di Kementerian Kehutanan tersebut akan menjadi pertanda bahwa Kabinet Merah Putih saat ini mendukung praktik kebijakan bagi-bagi kue kekuasaan.
"Jika tak berani terbuka, publik tentunya akan menilai keputusan Menhut Raja Juli ini tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan pada kolega yang tentu saja berjarak dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," kata dia.
Di sisi lain, Juru Bicara DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang, berdalih struktur OMO terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pensiunan ASN, serta pihak eksternal.
"Bang Menteri [Raja Juli] menunjuk beberapa orang profesional nonpartai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya," kata Agus, dalam keterangan yang diterima, Kamis (6/3/2025).
Agus mengeklaim anggaran OMO tak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), melainkan dari donor serta negara mitra. Agus juga mengeklaim kader PSI di struktur organisasi itu memang berkapasitas dan berintegritas.
"Kami menjamin kader-kader kami yang namanya tercantum dalam SK tersebut memiliki kapasitas dan integritas. Posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan. Jadi memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU," kata Agus.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
