Indeks Pemilu Serentak
Pilkada Serentak Dinilai Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian
Pemilu serentak yang tengah diberlakukan di Indonesia saat ini gagal menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia.
Ketika Kinerja KPU dan Taji Bawaslu Dipertanyakan di Pemilu 2024
Penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, menuai kritik terkait kinerja, manajemen dan pelaksanaan tugasnya mewujudkan pemilu yang adil.
Mendeteksi Potensi Kecurangan Pemilu & Apa yang Mesti Dilakukan
Potensi masalah dan kecurangan yang terjadi di TPS biasanya saat proses rekapitulasi. Bagaimana cara antisipasinya?
KSP Klaim Pemerintah Sudah Antisipasi Masalah Pemilu di 2023
Kepala KSP Moeldoko mengklaim pemerintah sudah mengantisipasi soal keamanan pelaksanaan Pemilu 2024.
Standar Ganda & Kontradiksi Pemerintah soal Pilkada Serentak 2024
Pemerintah ngotot Pilkada 2020 untuk menghindari banyaknya Plt. Kepala Daerah. Sekarang pemerintah mau Pilkada 2024 padahal risikonya sama.
KPU Paparkan Dampak Buruk Jika Pemilu Serentak 2024 Digelar
Imbas Pemilu 2024 jika digelar serentak: ramai delegitimasi pemilu. Serta banyak petugas penyelenggara yang sakit dan meninggal dunia akibat kelelahan.
Komisi II DPR Sepakat Tidak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu
Komisi II DPR akan menyampaikan keputusan ini kepada Pimpinan DPR dan akan dibahas di Bamus bersama Baleg DPR.
Cara Cek Hasil Pilkada Asahan 2020 & Link Hitung Cepat Sirekap KPU
Cara cek hasil Pilkada Asahan 2020 dan link quick count hitung cepat versi Sirekap KPU.
Revisi UU Pemilu Bahas Pemilu Serentak dan Ambang Batas Parlemen
Komisi II DPR RI tengah membahas revisi UU Pemilu berkaitan dengan wacana ambang batas parlemen dan pemilu serentak 2024 seperti 2019.
Respons Gerindra Soal MK Putuskan Pilpres & Pemilu Tetap Serentak
Gerindra merespons soal putusan MK terkait pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD tidak bisa dipisah satu sama lain dan akan tetap digelar serentak.
BPN Sebut Pemilu 2019 Harus Dievaluasi
Sudirman menilai meninggalnya 225 orang dan lebih dari 1.000 orang yang dirawat di rumah sakit, karena bertugas untuk Pemilu 2019, menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang perlu dievaluasi untuk kedepannya.
144 Petugas Meninggal, Fadli Zon Sarankan Revisi UU Pemilu
Fadli Zon mengatakan meninggalnya sejumlah petugas merupakan bencana politik. Sehingga perlu ada mekanisme atau antisipasi untuk mencegah kembali jatuhnya korban, salah satu caranya dengan merevisi Undang-undang (UU) Pemilu agar dapat mengantisipasi korban berjatuhan kembali.
KPU: Cukup Sekali Pemilu Serentak Seperti Ini
Menurut Komisioner KPU Viryan Azis akibat pelaksanaan pemilu serentak seperti saat ini, Indonesia harus membayar mahal dengan mengorbankan 119 petugas KPPS meninggal dan 548 lainnya menderita sakit, hingga Selasa (23/4/2019).
Bawaslu akan Berikan Santuan untuk Pengawas Pemilu yang Meninggal
Bawaslu menyatakan sedang membahas pemberian santunan untuk para petugas pengawas pemilu yang meninggal dunia.
Komentar Bawaslu Soal Wacana Sistem Pemilu Serentak Dihapus
Bawaslu mengakui banyaknya petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia akibat kelelahan menjadi pertimbangan lembaga itu dalam menilai kelayakan pemilihan serentak dilanjutkan atau tidak.
Pencoblosan 20 Hari Lagi, Ketua DPR Minta Kandidat Junjung Etika
Ketua DPR meminta para kandidat mengedepankan etika politik untuk memastikan Pemilu 2019 berjalan aman dan damai.
Wiranto: Kisruh Pembakaran Bendera Harus Selesai Demi Kerukunan
Wiranto mengatakan kisruh pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut bisa berpengaruh terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia.
Peneliti Perludem: UU Pemilu Bisa Menyulitkan Jokowi Sendiri
Jokowi pun harus berjuang untuk mendapat sokongan memenuhi presidential threshold di angka 20 persen (perolehan kursi DPR) atau 25 persen (raihan suara sah nasional).
Uji Coba Aplikasi Penghitungan Suara
Uji coba aplikasi penghitungan suara hasil pemilihan umum oleh petugas Komisi Pemilihan Umum di ruang kontrol penghitungan suara di Gedung KPU, Jakarta.
DPR Kritik Wacana Pengembalian Hak Politik TNI
Wacana pengembalian fungsi politik bagi TNI seperti masa lalu masih dipertanyakan. Sebabnya, pemberian hak politik TNI saat ini bukan merupakan waktu yang tepat.