Indeks Pemilu

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya tidak mengakui keanggotaan Yuwono Pintadi yang melakukan gugatan uji materi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu ke MK.

Berikut isi peraturan kode etik penyelenggara Pemilu dan contoh pelanggarannya yang sudah diputus oleh DKPP.

Berikut adalah cara mendaftar Anggota PPP untuk syarat caleg 2024.

Partai Ummat merupakan partai politik berbasis Islam di Indonesia yang didirikan Amien Rais.

Daftar lembaga penyelenggara Pemilu 2024 dan tahapan pemilu di Indonesia.

Jadwal Pemilu 2024, kapan pencoblosan dan penetapan presiden?

Alasan Partai Ummat tidak lolos Pemilu 2024 menurut Amien Rais.

Daftar parpol yang tidak lolos Pemilu 2024 dan alasannya.

Partai Ummat keberatan atas hasil verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU bahkan menuding adanya ketidakadilan.

KPU melakukan pengundian dan menetapkan nomor urut 17 partai nasional dan enam partai lokal Aceh untuk mengikuti Pemilu 2024. - ANTARA

Parpol yang lolos parliamentery threshold akan tetap gunakan nomor urut yang dipakai pada Pemilu 2019.

Presiden Jokowi resmi menandatangani Perppu Pemilu, lalu apakah ini menjadi solusi atas masalah pelaksanaan pemilu atau membuka peluang masalah baru?

Jaleswari Pramodhawardani menuturkan bahwa penerbitan Perppu adalah bentuk komitmen pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Proses verifikasi faktual terhadap partai calon peserta pemilu mestinya dapat dipantau langsung oleh masyarakat.

Andika Perkasa dinilai bisa menjadi alternatif, selain Prabowo, AHY, Moeldoko maupun Gatot Nurmantyo.

Alberto Fujimori, mantan Presiden Peru, dihukum penjara selama puluhan tahun karena melakukan penculikan, pembunuhan, korupsi, dan penyuapan.

Selain mendominasi piramida penduduk, kaum milenial dan centenial juga merajai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berikut daftar partai pemenang hasil Pemilu Malaysia 2022 berdasarkan berita terbaru. 

Perludem khawatir kehadiran Perppu justru mengganggu pelaksanaan pemilu demi mengakomodir DOB dan nomor urut.

Tito sebut dengan Perppu, maka kewenangan DPR akan semakin berkurang karena hanya miliki 2 pilihan menerima atau menolak.