tirto.id - Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menuturkan, partainya mendukung sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka. Hal itu disampaikan Prabowo di Kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (7/1/2023).
"Kita semua, seluruh anggota, menghendaki terbuka," ungkapnya dikutip dari Antara.
Dia menuturkan melalui sistem pemilu proporsional terbuka memungkinkan keterwakilan yang lebih banyak. Mulai dari petani, ulama hingga pemuda.
“Jadi, umpama di satu dapil (daerah pemilihan) ada 6 calon di satu partai, maka ada yang mewakili perempuan, ada pemuda, ada ulama, ada buruh, dan ada petani,” bebernya.
“Nanti kalau tertutup ya DPP yang menentukan, bukan rakyat dari bawah,” tambah Prabowo.
Untuk diketahui, sebanyak enam orang, yakni Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI) mengajukan Uji Materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke MK.
Permohonan tersebut teregistrasi dengan Nomor Perkara 114/PUU-XX/2022. Apabila gugatan uji materi tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), maka sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup, di mana dengan sistem tertutup ini para pemilih hanya disajikan logo partai politik di surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menuturkan, perubahan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dari proporsional terbuka menjadi tertutup agar dilakukan setelah Pemilu 2024. Hal itu disampaikan sebagai bentuk solusi terhadap perdebatan revisi UU Pemilu yang mengatur sistem pemilu terbuka.
Terdapat delapan fraksi yang menuntut bertahan sistem Pemilu proporsional terbuka. Sementara PDIP yang menginginkan perubahan menjadi tertutup.
"Kita memahami sikap PDIP bukan yang baru. Bahkan konsisten sejak awal mendukung tertutup. Tetapi kalau bisa diberlakukan setelah Pemilu 2024," kata Mardani, Sabtu (7/1/2023).
