Indeks Pemilu 2019

M Taufik bersikukuh namanya tercantum dalam daftar caleg pada Pileg 2019 nanti. Jika tidak, ia mengaku mau mengadu ke Allah.

MA mengaku siap memberikan fatwa terhadap niatan KPU yang ingin menandai caleg eks napi korupsi pada lembar surat suara pada Pileg 2019 mendatang.

"Yang dikabulkan cuma dua. Selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima," kata Abdullah.

Bagi Gerindra pakta integritas untuk tidak mengusung mantan napi koruptor sebagai caleg tidak memiliki kekuatan hukum dalam perundang-undangan.

Johan menyatakan ingin fokus sebagai calon legislatif dan staf khusus presiden.

"Tadi kita maunya ini akan ditandatangani oleh seluruh penyelenggara pemilu nasional tetapi karena satu dan lain hal tidak bisa."

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan proses untuk merevisi PKPU tidaklah mudah.

"DPRD provinsi dan kabupaten itu bukan legislatif. Lihat UU Pemda, lihat UU Pilkada dan pemilu," kata Fadli Zon.

Demokrat mengklaim tidak mengusung caleg eks napi korupsi. Sementara Gerindra menyatakan menarik bakal caleg eks koruptor, kecuali Taufik.

"Black campaign itu pidana."

"Dari jumlah itu, ada empat ribu dua puluh sekian yang sudah dihapuskan sama KPUD karena terbukti DPT ganda."

"Yang jelas sudah ada arahan secara lisan, diminta untuk berbesar hati untuk menerima putusan MA."

Menurut ICW, salah satu langkah yang bisa diambil KPU untuk mencegah eks koruptor terpilih di pemilu, ialah menandai mereka di surat suara.

Proses perbaikan DPT Pemilu 2019 diputuskan akan memakan waktu 60 hari lagi. Selain menyisir DPT ganda, KPU akan berupaya memastikan mereka yang belum merekam e-KTP terdata sebagai pemilih.

Rapat Pleno antara KPU, Bawaslu dan perwakilan Partai Politik menyepakati masa perbaikan DPT Pemilu 2019 diperpanjang selama 60 hari.

MA dinilai tak membaca secara utuh dampak jika mantan napi korupsi menjadi anggota DPR atau DPRD.

Sejumlah poin dalam pakta integritas yang disodorkan kepada Prabowo-Sandi disebut tidak ada yang terkait dengan posisi GNPF.

Acara ini merupakan inisiasi masyarakat untuk menyongsong kampanye pemilu yang akan dimulai 23 September 2018.

Pengawasan ketat harus dilakukan di mulai dari markas pemenangan capres-cawapres.

Para pegiat antikorupsi mengusulkan parpol memiliki standar acuan integritas untuk meminimalisir korupsi di legislatif.