Menuju konten utama

Pilpres 2019, Tito Karnavian: Black Campaign Itu Pidana

"Black campaign itu pidana."

Reporter: Adi Briantika
Terbit 17 Sep 2018 12:11 WIB,
Waktu baca ±2 menit
Google News
Pilpres 2019, Tito Karnavian: Black Campaign Itu Pidana
Sejumlah tukang becak memperlihatkan stiker saat sosialisasi stop kampanye hitam di kawasan Pasar Banjarsari, Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (22/10). Kegiatan yang digelar oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) itu bertujuan memberitahukan kepada warga Kota Pekalongan untuk menghindari kampanye hitam, politik uang selama masa kampanye calon Walikota dan wakil Walikota Pekalongan serta mendongkrak partisipasi warga dalam pengawasan Pilkada. ANTARA FOTO/Pradita Utama/nz/15

tirto.id -

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan tidak akan beri toleransi terhadap orang yang menggunakan kampanye terselubung (black campaign) dalam rangkaian Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

“Polri tidak akan toleransi (pelaku) black campaign. Black campaign itu pidana, akan kita tindak karena merupakan pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” kata dia di Mabes Polri, Senin (17/9/2018).

Maka, lanjut dia, Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber Polri juga akan memantau sosial media. Tito menyatakan segala sesuatu yang tidak sesuai fakta, pencemaran nama baik dan fitnah termasuk kategori black campaign.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) telah memprediksi kemungkinan banyaknya black campaign menggunakan isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan agama pada pilkada, pileg dan pilpres.

Kepala BIN Budi Gunawan (BG) mengatakan masyarakat harus lebih waspada dan peka sepanjang 2018 dan 2019. Jika masyarakat mudah terprovokasi, kemungkinan mereka ikut dipolitisasi akan lebih terbuka lebar.

"Jangan mudah terpolitisasi, terprovokasi, terhasut sehingga terseret dalam permainan itu," kata BG di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Baca juga:
Terkait pencegahan kampanye hitam, Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin berencana menggelar pertemuan rutin dengan Tim Sukses (Timses) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Direktur Program Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima mengatakan pertemuan itu perlu dilakukan untuk membicarakan pola kampanye damai selama Pemilu dan Pilpres 2019.

Aria berkata, pertemuan periodik antar tim sukses harus dilakukan agar tidak ada kampanye hitam atau fitnah yang saling dilemparkan kedua kubu. Ia mengklaim sudah membicarakan rencana itu dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono.

"Saya sudah usul dengan Pak Hasto [Sekjen PDIP], kemarin ngobrol sama Pak Ferry, ada proses pertemuan secara periodik antar-tim sukses. Itu harus dijembatani sehingga suasana kesejukan kita jaga bareng," kata Aria di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Menurut Aria, saat ini ada upaya pihak tertentu yang ingin mengambil kesempatan untuk memperkeruh pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019.

Politikus PDIP tersebut menyebut ada pihak yang ingin membuat kampanye hitam untuk membenturkan kubu Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandiaga.

Untuk mengatasi itu, muncullah ide menggelar pertemuan rutin antartimses kedua kandidat di pilpres 2019. Aria berharap pertemuan itu sekaligus bisa digunakan untuk mengantisipasi maraknya kampanye hitam yang kerap terjadi di media sosial.

"Jika masih ada hal-hal yang menyangkut perbedaan atau konflik, selama itu produktif untuk demokrasi, mencerdaskan, mendewasakan pemilih, is no problem," kata Aria.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Politik
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Yulaika Ramadhani

Artikel Terkait

Populer

Flash News