Indeks Pemilu 2019

Banggar DPR dan Komisi II sedang mencari cantolan hukum untuk dana saksi.

Dana kelurahan memang tidak menjadi usulan pemerintah dalam APBN 2019. Namun muncul saat dana desa yang dikucurkan dirasa banyak keluhan.

Fungsionaris DPP PKS, Suhud Aliyudin, membenarkan partainya memang ingin memanfaatkan elektoral Sandiaga.

Usulan dana kelurahan menurut Tjahjo sudah muncul dari 2 tahun lalu yang disampaikan oleh para wali kota.

Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan, pihaknya akan memberi masukan perihal meteri debat kandidat Pilpres 2019 ke KPU.

Presiden Jokowi mengingatkan pada para partai politik agar tak hanya mendekati rakyat saat menjelang pemilu, namun juga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Adhie M Massardi mengumpulkan orang-orang yang belum menentukan pilihannya di Pemilu 2019, dalam organisasi Perkumpulan Swing Voters (PSV).

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menyatakan, sebenarnya kampus bisa jadi tempat yang baik untuk debat kandidat, tapi hal tersebut melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mada Sukmajati menganggap, debat kandidat pemilu 2019 harus berubah agar tidak monoton dan terlalu formal.

"Berikutnya di Surabaya akan ada laporan dari korban-korban persekusi," kata Dhani.

"Sedang dibahas teknisnya. Misalnya soal blocking time, definisinya seperti apa, kalau masuk pemberitaan berapa waktu lamanya boleh, dan lain-lain"

"Kampanye David tersebut tidak ada pemberitahuan"

Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya telah menyiapkan dana untuk pembuatan alat peraga kampanye Jokowi di Pilpres 2019.

Karding menyebut efek domino dari Jokowi-Ma'ruf ke PDIP tak menggerus suara untuk PKB.

Jokowi ingin memperkuat pembangunan SDM, sedangkan Prabowo memprioritaskan pelibatan teknokrat ekonomi di pemerintahan.

Caleg partai pendukung Prabowo-Sandi memilih mengampanyekan Jokowi-Ma'ruf di daerah basis Jokowi. Ini demi amankan kemenangan di pileg.

Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose 1 jari. Oposisi menilai itu candaan bukan masalah serius.

Kemendagri sudah melakukan analisis terhadap DPT yang ditetapkan KPU. Hasilnya, ada 31 juta data yang tak sinkron antara DP4 dan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) I.

Jika negara setuju membiayai saksi parpol maka ada sekitar 12,8 juta orang yang harus dibayar.

Wakil Ketua Kampanye TKN Jokowi, Abdul Karding berjanji akan menginstruksikan para relawan dan pendukung agarmemasang alat peraga kampanye sesuai aturan.