Indeks Pemilu 2019

Minimnya dana membuat Prabowo dan Sandiaga pilih paket hemat untuk kampanye pemenangan.

Hingga kini sudah ada 309 dugaan pelanggaran yang ditemukan dan/atau dilaporkan ke Bawaslu.

Berkas perkara dugaan pelanggaran kampanye oleh Caleg DPRD DKI David H. Rahardja, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

“Yang kami tindak bukan angkotnya, karena kami kan enggak tahu siapa yang memasang (alat peraga kampanye),” kata Sigit.

Ada 128 dugaan pelanggaran administrasi yang sudah muncul sejak masa kampanye dimulai 23 September lalu.

Ucapan Jokowi soal "politikus sontoloyo" dianggap sebagai peringatan agar politikus tak asal bicara terhadap suatu hal.

"Debat akan kami laksanakan di luar lembaga pendidikan, tetapi kami akan menghadirkan semua kelompok masyarakat, pemangku kepentingan, termasuk dalam hal ini civitas akademika"

"Daya ledaknya [isu hoaks Ratna] masih lebih tinggi dari isu lain. Kalau kita lihat 50 persen publik tahu kasus ini," kata Ikrama

Wacana debat pilpres di kampus bisa dimanfaatkan Prabowo-Sandiaga untuk menarik atensi pemilih berpendidikan tinggi.

Peneliti dan tim sukses merasa debat bisa dilakukan di lingkungan kampus, tapi KPU dan Bawaslu berpandangan dilarang UU Pemilu.

Partai yang mendukung penista agama menurut Eggi adalah PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan PPP.

"Mahasiswa, kampus tidak boleh dibuat alergi sama politik"

Aziz enggan berkomentar terkait potensi adanya politisasi dari program dana kelurahan karena digagas menjelang Pilpres 2019.

Perombakan di struktur KKIP sudah waktunya karena orang-orang lama yang ada di dalam struktur tersebut memang sudah perlu diganti.

Bawaslu RI menyatakan, kampus tidak bisa dijadikan lokasi debat kandidat pemilu 2019, karena bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Prabowo-Sandiaga dianggap memikul beban berat menjaring pemilih di dapil luar negeri.

Pemerintah berencana mengalokasikan Rp3 triliun untuk 8.300 kelurahan.

Fadli menyebut banyak program Jokowi yang tak terlaksana selama empat tahun menjadi presiden.

Dana kelurahan memang tidak menjadi usulan pemerintah dalam APBN 2019. Namun muncul saat dana desa yang dikucurkan dirasa banyak keluhan.

Fungsionaris DPP PKS, Suhud Aliyudin, membenarkan partainya memang ingin memanfaatkan elektoral Sandiaga.