tirto.id - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut para pengkritik dana kelurahan sebagai "politikus sontoloyo" adalah untuk mengingatkan mereka agar tak asal bicara terkait suatu hal.
"Itu kan sekarang ini orang-orang kan asal sembur aja gitu, membuat informasi yang enggak benar. Saya kira seperti beliau Pak Presiden katakan mari berpolitik secara beradab," kata Yasonna, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).
Yasonna pun meminta kepada para poltikus mengedepankan adab dalam berpolitik menjelang Pemilu 2019.
"Kita harus berpolitik, dalam politik tetap ada etik, beradab. Pemilu ini kita buat sukacita, bukan saling serang. Adu visi, adu program," kata Yasonna.
Sementara itu, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menilai pernyataan Jokowi yang menyebut pengkritik dana kelurahan sebagai "politikus sontoloyo" tak tepat.
"Pertama tentu baiklah kita menggunakan istilah-istilah yang baik di tengah masyarakat, dan kritik-kritik yang disampaikan para politisi itu masih sesuatu yang normal," kata Hinca, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).
Hinca pun menyatakan, seharusnya kritik-kritik para politikus terhadap kebijakan dana kelurahan yang dicanangkan Jokowi dianggap sebagai "vitamin".
"Tidak perlu misalnya dianggap menjadi terus berseberangan sekali. Jadi saya kira dalam alam demokrasi yang terbuka kritik itu sangat baik," kata Hinca.
Pada Selasa (23/10/2018) kemarin, saat menyerahkan 5.000 sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jokowi mengklarifikasi soal polemik dana kelurahan yang akan dikucurkannya.
Jokowi mengaku menyayangkan sikap para politikus yang menarik program tersebut ke arah politis. Menurutnya, itu hanya akal-akalan politikus saja untuk memengaruhi masyarakat. Padahal, program tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat.
"Hati-hati, banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo!" kata Jokowi.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Dipna Videlia Putsanra
