Indeks Pemilu 2019

Melalui laman resminya, KPU telah menetapkan jadwal dan tahapan Pemilu 2019, yang masa kampanyenya telah dimulai sejak 23 September 2018 lalu.

Partai politik menuding pelanggaran kampanye yang banyak dilakukan caleg karena sosialisasi PKPU minim. Sementara KPU justru tuding pelanggaran karena partai masa bodoh.

Saling tuding menyebarkan dan menjadi korban hoaks, dianggap membuat Pemilu 2019 kehilangan momen untuk mendidik pemilih.

Dengan kondisi ekonomi saat ini Jokowi-Ma'ruf dinilai sulit memperoleh suara 70%. Tapi kelemahan Prabowo-Sandiaga dinilai bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak elektabilitas.

Jokowi berharap TKN bisa memperkuat kemampuan untuk menjelaskan program hingga isu negatif.

SBY mengimbau para kader Partai Demokrat untuk tidak banyak mengumbar janji yang belum tentu bisa ditepati.

Erick meminta Tim TKN Jokowi-Ma'ruf terus berbenah dan bekerja sampai diputuskan sebagai pemenang.

Sosialisasi sudah dilakukan berjenjang mulai tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota.

Kinerja Bawaslu DKI Jakarta dianggap tanggung dan hasilnya membingungkan.

"Tetapi bisa juga ada faktor ketidaktahuan peserta pemilu dan masyarakat. Makanya upayanya mencegah ada sosialisasi Bawaslu"

Ketua DPP Demokrat minta agar Bawaslu memberikan denda yang besar, atau bahkan jadi pidana pemilu.

Banyak calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mengetahui aturan kampanye sehingga menyebabkan banyak yang melanggar aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Bawaslu DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi-Maruf melanggar aturan kampanye pemilu 2019 karena memasang videotron kampanye sebelum waktu yang ditetapkan.

Hasil survei yang berbeda dengan hasil akhir kontestasi politik tak berarti metodologi dalam survei keliru.

Keterangan para ahli beserta bukti perkara tak menunjukkan adanya pelanggaran kampanye dalam kasus pidana Ratna Sarumpaet.

Gaya berkomunikasi Jokowi dianggap disesuaikan dengan permintaan pasar.

"Banyak politikus yang baik dan banyak juga politikus yang sontoloyo, saya ngomong apa adanya aja"

Zulkifli tak khawatir pengucuran dana kelurahan menjelang Pilpres 2019 digunakan Jokowi yang menjadi capres sebagai alat kampanye.

Zulkifli menilai "bukan Jokowi banget" terkait pernyataan politikus sontoloyo.

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Prabowo-Sandiaga sebesar 32,7 persen, sementara Jokowi-Maruf sebesar 52,6 persen.