Jaksa Agung HM Prasetyo mengklaim MoU antara lembaganya dengan Bareskrim dan Kemendagri tidak menghambat penanganan kasus korupsi di pemerintahan daerah.
"Kalau dihitung matematis, kita menyelamatkan uang negara Rp200 juta, tapi harus mengeluarkan Rp300 juta [biaya penanganan kasus korupsi], kan rugi," kata Setyo.
Tiga rancangan peraturan daerah tidak jadi disahkan karena adanya keterbatasan kewenangan pelaksana tugas (Plt) wali kota Yogyakarta. Plt wali kota hanya bertugas mengesahkan peraturan daerah tentang anggaran dan organisasi pemerintah.
Presiden Joko Widodo menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah dinaikkan empat kali bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah oleh Pemerintah Daerah (Pemda) daripada hanya untuk belanja operasional.