Indeks Pemerintah Daerah

Jokowi minta agar pemda langsung membantu investor yang ingin membangun pabrik barang substitusi impor.

Jokowi meminta pejabat dan aparat daerah tidak menyepelekan masalah kecil yang terjadi di masyarakat.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemimpin yang Inovatif dan telah berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola yang baik menerima Anugerah Pandu Negeri 2019.

Ninik mengatakan, pemerintah daerah termasuk institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat serta belum mematuhi tindakan korektif dan rekomendasi dari Ombudsman.

Kemendikbud membentuk satgas implementasi zonasi yang bertugas mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di delapan klaster provinsi. 

Beberapa Pemda menyarankan warganya untuk tidak merayakan pergantian tahun sama sekali. Beberapa daerah lain ingin agar perayaan tahun baru diisi kegiatan keagamaan saja.

Vaksinasi MR masih tersendat lantaran menuai polemik. Tersendatnya vaksinasi ini bukan karena penolakan masyarakat tapi juga dari pemerintah daerah. 

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pencegahan korupsi di pemerintahan daerah dilakukan secara lebih efektif.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengklaim MoU antara lembaganya dengan Bareskrim dan Kemendagri tidak menghambat penanganan kasus korupsi di pemerintahan daerah.

"Kalau dihitung matematis, kita menyelamatkan uang negara Rp200 juta, tapi harus mengeluarkan Rp300 juta [biaya penanganan kasus korupsi], kan rugi," kata Setyo.

Mendagri mengatakan pihaknya tidak bisa memberi sanksi terhadap bupati dan wakil bupati Tolitoli yang terlibat pertengkaran.

Menurut Frederico, besarnya anggaran belanja daerah rupanya tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas.

Pejabat eselon satu dan eselon akan dirotasi keseluruh Indonesia agar dapat menjadi perekat nasional.

Tiga rancangan peraturan daerah tidak jadi disahkan karena adanya keterbatasan kewenangan pelaksana tugas (Plt) wali kota Yogyakarta. Plt wali kota hanya bertugas mengesahkan peraturan daerah tentang anggaran dan organisasi pemerintah.

Presiden Joko Widodo menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah dinaikkan empat kali bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah oleh Pemerintah Daerah (Pemda) daripada hanya untuk belanja operasional.