Indeks Pemerintah Daerah

Jokowi ingin semua daerah punya visi ke depan dan memiliki ciri khas masing-masing sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Mendagri Tito Karnavian menugaskan seluruh kepala daerah melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Suahasil menjelaskan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional sehingga perlu disediakan anggaran khusus melalui DAK.

Otonomi daerah adalah kebijakan & wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Berikut bedanya dengan desentralisasi.

Pejabat pemerintah daerah bisa berkonsultasi soal otonomi daerah dengan Kemendagri berbasis virtual dengan teknologi metaverse.

Pemda dengan cakupan antibodi rendah diminta menggenjot vaksinasi.

Otonomi dan desentralisasi adalah pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pemerintah pusat mengharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk membujuk dan mengajak para orang tua untuk vaksinasi COVID-19.

Apa saja tugas dan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia? 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi percepatan penyaluran bansos ke pemerintah daerah.

Pertemuan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil membicarakan soal kolaborasi antardaerah di tengah pandemi COVID-19.

Presiden Jokowi mengeluhkan soal masih ada pemerintah daerah yang menghambat kehadiran investasi.

Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang, serta hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah.

Bupati Kuryana Aziz meninggal dan tidak sempat memimpin Ogan Komering Ulu.

Ombudsman sebut perbaikan pelayanan publik di daerah seharusnya jadi prioritas karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Airlangga Hartarto minta pemerintah daerah tak membuat kebijakan yang membuat kepanikan masyarakat dan kondusitifitas perekonomian.

Sistem evaluasi yang tidak mampu memahami perubahan kondisi dan risiko di era disrupsi selalu akan usang dan berjalan tanpa makna.

Sebanyak 84 pemerintah daerah yang jadi pemenang mendapat hadiah total sebesar Rp168 miliar.

Sri Mulyani menyatakan Bappenas dan Kemenkeu tidak akan memberi izin bagi K/L melakukan belanja barang yang akan diserahkan ke daerah tanpa tanda tangan pemda.

Pemerintah daerah dianggap lebih peka karena menetapkan lockdown. Mereka dinilai tidak terlalu memperhitungkan kalkulasi untung rugi dan lebih memprioritaskan keselamatan warga.