Indeks Pelanggaran Ham

Reformasi dalam tubuh TNI macet: kasus-kasus kekerasan yang melibatkan militer masih marak, dari Sumatera Utara hingga Lombok, dari Jawa Barat hingga Papua.

Dugaan pelanggaran HAM di Papua diangkat lagi ke Majelis Umum PBB. Para diplomat Indonesia menyangkal.

Menurut Erasmus, penayangan kembali film G30S bentuk insubordinasi Panglima TNI terhadap Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi

Pembungkaman diskusi seminar 65 di gedung LBH Jakarta oleh Polri telah mencoreng kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Usman Hamid: Kapolri berkata polisi dalam posisi "dilematis" karena ada desakan kelompok anti-PKI yang siap membubarkan seminar 65 di YLBHI.

Ketua Laskar Merah Putih, Lucky Sunarya, menegaskan sejarah Indonesia terkait kudeta 65/66 merupakan kebenaran tak terbantahkan.

Massa aksi yang menolak penyelenggaraan seminar sejarah ""Pengungkapan Kebenaran 1965/1966" bubar tanpa komando.

Panitia seminar dari Forum 65 menilai penyelenggaraan acara, karena bukan di muka umum, tidak membutuhkan izin kepolisian.

Menurut Kamala, saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai kebuntuan dalam hukum dan politik.

Megawati sempat berjanji menciptakan kedamaian dan kemajuan di Aceh dan Papua. Apakah ia menepatinya?

Aktivis HAM mendesak PBB menyelidiki Yaman atas tuduhan pelanggaran HAM berat.

Dukungan untuk kemerdekaan Papua mengalir dari negara-negara tetangga di kepulauan Pasifik hingga tokoh politik penting di Inggris Raya.

Menurut Wiranto pemerintah tak pernah punya maksud untuk membiarkan indikasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Setiap ada insiden, pemerintah selalu melakukan investigasi.

Jokowi memanfaatkan isu hak asasi manusia untuk memenangi pemilihan presiden. Ia masih harus memenuhi janjinya.

Anggota IPT ’65, Reza Muharam mengatakan sejak Wiranto menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan, memang tidak ada peningkatan dalam penuntasan kasus Tragedi ’65 dan kejahatan HAM lainnya.

Isu LGBT masih dikelompokkan ke dalam ranah sensitif.

Aksi mogok makan dilakukan agar kondisi di dalam penjara menjadi lebih baik.

Meski agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, belum ada upaya serius dari pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut.