Menurut Wiranto pemerintah tak pernah punya maksud untuk membiarkan indikasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Setiap ada insiden, pemerintah selalu melakukan investigasi.
Anggota IPT ’65, Reza Muharam mengatakan sejak Wiranto menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan, memang tidak ada peningkatan dalam penuntasan kasus Tragedi ’65 dan kejahatan HAM lainnya.
Meski agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, belum ada upaya serius dari pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut.
Komitmen Presiden Jokowi belum teruji. Lusinan tahun berlalu kasus pelanggaran HAM berat di Papua masih suram. Berbagai bukti sudah hangus dan peristiwa pemerkosaan sengaja dihilangkan.
Sejumlah aktivis dan korban pelanggaran HAM masa lalu yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi kamisan di depan Istana negara untuk mengenang tragedi 98 dan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang masih belum tuntas sampai sekarang.
Mantan aktivis 1998 menggelar aksi menyalakan lilin di atas nisan-nisan bertuliskan nama korban dan peristiwa pelanggaran HAM untuk memperingati Tragedi Trisakti yang di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.
Komnas HAM memberi penghargaan kepada kepala daerah, termasuk walikota Bandung dan Bekasi, untuk upaya mereka melindungi kebebasan beragama. Ini menjadi teladan yang baik di tengah menguatnya sentimen anti minoritas agama dan keyakinan.
Pengurus baru KontraS akan fokus pada tiga isu utama HAM: hak sipil, keadilan transisi, dan impunitas. KontraS juga akan terus mengungkap pembunuhan Munir.