Indeks Pelanggaran Ham

Sejumlah aktivis dan korban pelanggaran HAM masa lalu yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi kamisan di depan Istana negara untuk mengenang tragedi 98 dan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang masih belum tuntas sampai sekarang.

Mantan aktivis 1998 menggelar aksi menyalakan lilin di atas nisan-nisan bertuliskan nama korban dan peristiwa pelanggaran HAM untuk memperingati Tragedi Trisakti yang di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.

Komnas HAM memberi penghargaan kepada kepala daerah, termasuk walikota Bandung dan Bekasi, untuk upaya mereka melindungi kebebasan beragama. Ini menjadi teladan yang baik di tengah menguatnya sentimen anti minoritas agama dan keyakinan.

Pengurus baru KontraS akan fokus pada tiga isu utama HAM: hak sipil, keadilan transisi, dan impunitas. KontraS juga akan terus mengungkap pembunuhan Munir.

Kamisan sebagai bentuk perlawanan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dalam melawan lupa kini telah berlangsung selama 10 tahun.

KontaS dan keluarga korban pelanggaran HAM berharap Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan 10 Tahun Kamisan.

Menurut Yesh Din, organisasi HAM asal Israel, pada 2015 melaporkan ada 229 investigasi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pihak militer Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, tapi hanya delapan kasus yang berujung penuntutan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mencatat masih banyak pelanggaran yang terjadi di Yogyakarta dalam hukum maupun HAM. Berdasarkan catatan, LBH menunjukkan terdapat 198 pengaduan yang masuk sejak Januari sampai Oktober 2016, dengan jumlah pencari keadilan tahun 2016 mencapai 2.143 pengadu baik dari individu maupun kelompok.

Lembaga hak asasi manusia menuduh patroli perbatasan Amerika Serikat memanfaatkan ganasnya gurun pasir untuk melenyapkan para imigran gelap.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Pol Rikwanto mengatakan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sabuga itu dihentikan karena syarat administasi yang belum dipenuhi.

Hendardi juga menilai bahwa cara-cara kerja polisi dalam menangani kasus-kasus semacam ini tetap tidak berubah, dimana polisi selalu memaksa kelompok minoritas untuk mengikuti kehendak kelompok intoleran.

Sebanyak 70 kelompok pembela hak-hak sipil yang tergabung dalam sebuah koalisi meminta Facebook menjelaskan soal kebijakannya dalam tindak penghapusan konten. Facebook dituding telah berulang kali menghapus konten-konten pengguna yang mendokumentasikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Kementerian Sekretariat Negara sebelumnya telah menegaskan tidak memiliki dokumen hasil investigasi dari Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis Munir. Tak diketahui keberadaannya, Jaksa Agung pun mengontak eks-TPF guna mendapatkan dokumen itu.

Keluarga korban pelanggaran HAM dan sejumlah aktivis HAM yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-463 di depan Istana Merdeka.

Yang jauh lebih kusut dari jas milik Dirjen HAM adalah penegakan HAM itu sendiri.

Jika Presiden Jokowi berkomitmen merealisasikan Nawacita, dia harus membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Namun, beberapa pihak pesimistis sebab di sekeliling Presiden banyak terduga pelaku pelanggar HAM masa lalu yang berpotensi diadili.

Presiden Joko Widodo beberapa kali menyatakan bakal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ada enam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sampai sekarang belum tersentuh. Perlu political action dan bukan sekadar political will.

Paduan Suara Dialita beranggotakan para penyintas Tragedi 1965 yang bernyanyi demi mewakili suara-suara yang dibungkam. Mereka menggali kembali lagu-lagu terlarang yang sebagian dikarang di dalam penjara, menyanyikannya, lalu kemudian merekamnya. Semua itu demi menghindari untaian sejarah yang telanjur hilang.

Deputi Staf Kepresidenan bidang Polhukam Jaleswari Pramodhawardani menegaskan perhatian dan komitmen Presiden Joko Widodo atas Papua.

Mereka berdiri setiap Kamis sore untuk memastikan republik tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Mereka berdiri untuk memastikan republik tidak dikendalikan oleh londo-londo ireng yang malah menindas dan menjajah rakyatnya sendiri. Mereka berdiri di sana, terutama, untuk melawan impunitas, orang yang dibebaskan dari hukuman! Ini sebuah bahaya laten yang harus dilawan.