Indeks Pelanggaran Ham

Sebanyak 70 kelompok pembela hak-hak sipil yang tergabung dalam sebuah koalisi meminta Facebook menjelaskan soal kebijakannya dalam tindak penghapusan konten. Facebook dituding telah berulang kali menghapus konten-konten pengguna yang mendokumentasikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Kementerian Sekretariat Negara sebelumnya telah menegaskan tidak memiliki dokumen hasil investigasi dari Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis Munir. Tak diketahui keberadaannya, Jaksa Agung pun mengontak eks-TPF guna mendapatkan dokumen itu.

Keluarga korban pelanggaran HAM dan sejumlah aktivis HAM yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-463 di depan Istana Merdeka.

Yang jauh lebih kusut dari jas milik Dirjen HAM adalah penegakan HAM itu sendiri.

Jika Presiden Jokowi berkomitmen merealisasikan Nawacita, dia harus membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Namun, beberapa pihak pesimistis sebab di sekeliling Presiden banyak terduga pelaku pelanggar HAM masa lalu yang berpotensi diadili.

Presiden Joko Widodo beberapa kali menyatakan bakal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ada enam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sampai sekarang belum tersentuh. Perlu political action dan bukan sekadar political will.

Paduan Suara Dialita beranggotakan para penyintas Tragedi 1965 yang bernyanyi demi mewakili suara-suara yang dibungkam. Mereka menggali kembali lagu-lagu terlarang yang sebagian dikarang di dalam penjara, menyanyikannya, lalu kemudian merekamnya. Semua itu demi menghindari untaian sejarah yang telanjur hilang.

Deputi Staf Kepresidenan bidang Polhukam Jaleswari Pramodhawardani menegaskan perhatian dan komitmen Presiden Joko Widodo atas Papua.

Mereka berdiri setiap Kamis sore untuk memastikan republik tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Mereka berdiri untuk memastikan republik tidak dikendalikan oleh londo-londo ireng yang malah menindas dan menjajah rakyatnya sendiri. Mereka berdiri di sana, terutama, untuk melawan impunitas, orang yang dibebaskan dari hukuman! Ini sebuah bahaya laten yang harus dilawan.

Mengenang Munir tak harus menjadi pejuang keadilan seperti Munir. Mengenang Munir juga tak selalu untuk mengingatkan masyarakat tentang kasus Munir. Mengenang Munir dapat kita lakukan dengan cara yang sederhana: meniru sosoknya, menjadi ada dan dikenang karena apa yang ia lakukan.

Dalam aksi yang ke-457 tersebut mereka kembali menagih janji Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Air.

Komnas HAM berkesimpulan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan adanya tindakan penganiayaan, penyiksaan serta pengrusakan harta benda milik warga, jurnalis dan fasilitas umum yang dilakukan terutama oleh anggota Lanud Kolonel Soewondo yakni oknum anggota TNI AU dan Paskhas dibantu oleh oknum Armed TNI AD di peristiwa bentrok yang terjadi pada 15 Agustus lalu di Kelurahan Sarirejo, Medan, Sumut.

Komnas HAM menemukan kerusuhan di Tanjung Balai terjadi karena distorsi informasi dengan maksud merusak kerukunan antar umat beragama dan Kepolisian dinilai lalai dalam peristiwa tersebut.

Simposium Nasional Tragedi 1965 sebagai upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus HAM berat telah menghasilkan sejumlah rumusan untuk rekonsiliasi. Setelah disetujui oleh pemerintah, melalui Kemenkopolhukam, usulan rumusan tersebut nantinya akan diserahkan pada Presiden Jokowi.

Mbah Suti adalah satu dari ribuan korban tragedi kemanusiaan 1965, yang semuanya telah berusia uzur. Yang satu per satu telah mangkat sebelum pemerintah meneguhkan janji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Kelompok HAM se-ASEAN (ASEAN HRWG) menyatakan, negara harus dapat berperan dalam memenuhi hak-hak dasar di bawah payung yurisdiksi. Karenanya, peradilan pidana diharapkan tidak saja bertujuan untuk menghukum tetapi juga merehabilitasi.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara. Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan.

Penunjukkan Wiranto sebagai Menko Polhukam menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Menanggapi adanya tudingan itu, Wiranto mendesak adanya pembuktian keterlibatan dirinya. Ia berdalih, dengan jabatannya saat ini ia justru akan melanjutkan langkah-langkah penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.

Kontras dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menolak Wiranto menjadi Menkopulhukam di depan Istana Negara, Jakarta.

Atas pemilihan Wiranto sebagai Menko Polhukam, Presiden Jokowi dinilai tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM. Sebab, dugaan keterlibatan Wiranto hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM.