Indeks Pelanggaran Ham

Mbah Suti adalah satu dari ribuan korban tragedi kemanusiaan 1965, yang semuanya telah berusia uzur. Yang satu per satu telah mangkat sebelum pemerintah meneguhkan janji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Kelompok HAM se-ASEAN (ASEAN HRWG) menyatakan, negara harus dapat berperan dalam memenuhi hak-hak dasar di bawah payung yurisdiksi. Karenanya, peradilan pidana diharapkan tidak saja bertujuan untuk menghukum tetapi juga merehabilitasi.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara. Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan.

Penunjukkan Wiranto sebagai Menko Polhukam menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Menanggapi adanya tudingan itu, Wiranto mendesak adanya pembuktian keterlibatan dirinya. Ia berdalih, dengan jabatannya saat ini ia justru akan melanjutkan langkah-langkah penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.

Kontras dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menolak Wiranto menjadi Menkopulhukam di depan Istana Negara, Jakarta.

Atas pemilihan Wiranto sebagai Menko Polhukam, Presiden Jokowi dinilai tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM. Sebab, dugaan keterlibatan Wiranto hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-451 di depan Istana Negara, Kamis, (21/7). Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

IPT 1965 telah mengeluarkan laporan yang memaparkan temuan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia pada tahun 1965–1966. Hasil keputusan akhir itu akan diserahkan kepada Presiden Jokowi usai sidang di Den Haag, Belanda.

Rencana Aksi Damai Mahasiswa Papua berbuntut aksi pengaduan ke Komnas HAM. Mahasiswa Papua dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyayangkan tindakan ratusan personel aparat gabungan yang menghadang rencana aksi damai mahasiswa papua dan aktivis pro-demokrasi dari asrama menuju Titik Nol Kilometer pada Jumat (15/7/2016).

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi kamisan ke-445 dengan berdiam di depan istana.

Setara Institute menganggap adanya kejanggalan atas propaganda kebangkitan komunisme di Indonesia yang disebarkan beberapa pihak, termasuk dari kalangan TNI/Polri.

Setara Institute  mendesak Presiden Jokowi segera menyusun rancangan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk peristiwa 1965.

Mantan Presiden Timor Leste mengatakan pemerintah Indonesia mampu menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) Papua tanpa harus meminta bantuan institusi luar.

Mahkamah Agung Korut menjatuhkan hukuman 10 tahun kerja paksa kepada warga AS keturunan Korea atas tindakan pidana subversif.

Komnas HAM bawa dua kasus pelanggaran HAM di Papua ke pengadilan HAM

Simposium Tragedi 1965 digelar. Rekonsiliasi diharapkan menjadi jalan keluar. Dengan adanya simposium itu diharapkan akan menghasilkan sebuah rekomendasi bagi pemerintah. Rekomendasi untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Kemanusiaan 1965. Salah satu cara untuk mengungkap kebenaran menurut HRW adalah meminta Amerika membuka seluruh rekaman dan data-data.

Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan mengapresiasi keterbukaan pihak kepolisian di dalam penyelidikan kasus kematian terduga teroris Siyono.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan beberapa kesimpulan yang diambil lembaganya setelah mengumpulkan berbagai informasi pasca autopsi jenazah terduga teroris Siyono. Lembaga tersebut mensinyalir adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dalam kasus kematian Siyono.

Pemerintah provinsi dan daerah acap kali membuka ruang bagi kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan tindak-tindak kekerasan. Sementara aparat memilih mencari aman dengan diam ataupun mendiamkan. Banyaknya tindakan intoleran di Indonesia, ini menjadikan Indonesia negara dengan indeks toleransi paling rendah di dunia, terkait dengan banyaknya kasus pelanggaran hak asasi yang tak mendapatkan keadilan.

Sejak 1977, Pemerintah Indonesia melarang pemasungan. Namun, data terbaru menunjukkan 18.800 penyandang disabilitas psikososial masih dipasung dan hidup dalam kurungan.
Dari hasil riset di Jawa dan Sumatera, Human Right Watch ( HRW ) mendokumentasikan 175 kasus penyandang disabilitas psikososial yang pernah dipasung atau saat ini masih mengalaminya. Di seluruh Indonesia hanya ada 600 hingga 800 psikiater.