Indeks Pelanggaran Ham

Mengenang Munir tak harus menjadi pejuang keadilan seperti Munir. Mengenang Munir juga tak selalu untuk mengingatkan masyarakat tentang kasus Munir. Mengenang Munir dapat kita lakukan dengan cara yang sederhana: meniru sosoknya, menjadi ada dan dikenang karena apa yang ia lakukan.

Dalam aksi yang ke-457 tersebut mereka kembali menagih janji Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Air.

Komnas HAM berkesimpulan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan adanya tindakan penganiayaan, penyiksaan serta pengrusakan harta benda milik warga, jurnalis dan fasilitas umum yang dilakukan terutama oleh anggota Lanud Kolonel Soewondo yakni oknum anggota TNI AU dan Paskhas dibantu oleh oknum Armed TNI AD di peristiwa bentrok yang terjadi pada 15 Agustus lalu di Kelurahan Sarirejo, Medan, Sumut.

Komnas HAM menemukan kerusuhan di Tanjung Balai terjadi karena distorsi informasi dengan maksud merusak kerukunan antar umat beragama dan Kepolisian dinilai lalai dalam peristiwa tersebut.

Simposium Nasional Tragedi 1965 sebagai upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus HAM berat telah menghasilkan sejumlah rumusan untuk rekonsiliasi. Setelah disetujui oleh pemerintah, melalui Kemenkopolhukam, usulan rumusan tersebut nantinya akan diserahkan pada Presiden Jokowi.

Mbah Suti adalah satu dari ribuan korban tragedi kemanusiaan 1965, yang semuanya telah berusia uzur. Yang satu per satu telah mangkat sebelum pemerintah meneguhkan janji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Kelompok HAM se-ASEAN (ASEAN HRWG) menyatakan, negara harus dapat berperan dalam memenuhi hak-hak dasar di bawah payung yurisdiksi. Karenanya, peradilan pidana diharapkan tidak saja bertujuan untuk menghukum tetapi juga merehabilitasi.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara. Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan.

Penunjukkan Wiranto sebagai Menko Polhukam menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Menanggapi adanya tudingan itu, Wiranto mendesak adanya pembuktian keterlibatan dirinya. Ia berdalih, dengan jabatannya saat ini ia justru akan melanjutkan langkah-langkah penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.

Kontras dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menolak Wiranto menjadi Menkopulhukam di depan Istana Negara, Jakarta.

Atas pemilihan Wiranto sebagai Menko Polhukam, Presiden Jokowi dinilai tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM. Sebab, dugaan keterlibatan Wiranto hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-451 di depan Istana Negara, Kamis, (21/7). Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

IPT 1965 telah mengeluarkan laporan yang memaparkan temuan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia pada tahun 1965–1966. Hasil keputusan akhir itu akan diserahkan kepada Presiden Jokowi usai sidang di Den Haag, Belanda.

Rencana Aksi Damai Mahasiswa Papua berbuntut aksi pengaduan ke Komnas HAM. Mahasiswa Papua dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyayangkan tindakan ratusan personel aparat gabungan yang menghadang rencana aksi damai mahasiswa papua dan aktivis pro-demokrasi dari asrama menuju Titik Nol Kilometer pada Jumat (15/7/2016).

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi kamisan ke-445 dengan berdiam di depan istana.

Setara Institute menganggap adanya kejanggalan atas propaganda kebangkitan komunisme di Indonesia yang disebarkan beberapa pihak, termasuk dari kalangan TNI/Polri.

Setara Institute  mendesak Presiden Jokowi segera menyusun rancangan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk peristiwa 1965.

Mantan Presiden Timor Leste mengatakan pemerintah Indonesia mampu menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) Papua tanpa harus meminta bantuan institusi luar.

Mahkamah Agung Korut menjatuhkan hukuman 10 tahun kerja paksa kepada warga AS keturunan Korea atas tindakan pidana subversif.

Komnas HAM bawa dua kasus pelanggaran HAM di Papua ke pengadilan HAM