Indeks Pekalongan

Aroma ragi di Rorotan perlahan memudar seiring tergerusnya regenerasi. Generasi muda mulai enggan meneruskan usaha perajin tempe.

KPK menyita sejumlah aset milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq, termasuk toko ritel dan tanah seluas 1 hektar yang diduga hasil korupsi.

Penyitaan aset yang diduga milik Fadia Arafiq dilakukan jelang pemeriksaan saksi-saksi atas perkara yang menjeratnya.

Bupati nonaktif Pekalongan itu, mengancam memecat pegawai outsourcing jika membelot dalam Pilkada 2024.

KPK akan menjadikan strategi pemilu dalam kasus Fadia sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor partai politik apabila modus tersebut terbukti.

Hal itu diketahui usai penyidik memeriksa Boutique Manager INTime Senayan City yang tak disebutkan namanya.

Dua mantan ajudan itu diduga mengoordinasikan setoran gratifikasi serta melicinkan jalan bagi perusahaan keluarga Fadia untuk menguasai proyek outsourcing.

Pendalaman ini dilakukan KPK saat memeriksa Fadia yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemkab Pekalongan.

Suami Bupati nonaktif Fadia Arafiq itu, diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).

Budi belum mengonfirmasi kehadiran para saksi dan belum menjelaskan mengenai materi pemeriksaan yang akan digali dari sejumlah saksi tersebut.

KPK juga memanggil sembilan saksi lainnya selain Riswadi yang terdiri atas pejabat RSUD Kraton, RSUD Kajen, serta pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan.

KPK bidik aliran dana ke anak dan suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq lewat PT RNB.

Fadia melakukan intervensi agar perusahaannya jadi penyedia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Kepolisian melaporkan, dua dari tiga korban mengalami luka berat hingga putus lengan akibat ledakan mercon tersebut dan satu mengalami luka ringan.

Bupati Fadia Arafiq mengatakan dirinya tak terlibat transaksi apa pun saat dirinya bertemu pihak KPK.

Sebelumnya terungkap, lewat perusahaan keluarga PT RNB, Bupati Fadia menjadi vendor pengadaan outsourcing di sejumlah instansi di Pekalongan.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq diduga menjalankan korupsi dengan memanfaatkan keberadaan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Keluarganya mendapat jatah.

KPK menjelaskan Rul selaku Direktur PT RNB hanya melakukan tarik tunai uang yang ditampung di perusahaan untuk diberikan kepada Bupati Pekalongan Fadia.

Dalam grup WA tersebut ditemukan sejumlah dokumentasi berupa video tarik tunai uang yang akan diberikan kepada Fadia.

Pada konteks ini, pejabat menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan ketidakadilan dan terjadinya korupsi.